Pemerintah Papua Barat Gelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

MANOKWARI – Konsultasi publik rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Papua Barat 2023-2026 telah digelar. Kegiatan berlangsung mengingat tahun ini merupakan terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2017-2022, Jumat (18/3/2022) dipusatkan pada salah satu hotel di Manokwari. Sekertaris Daerah Read More

Ketersediaan Stok Minyak Goreng di Papua Barat Aman, Tak Ada Indikasi Penimbunan dan Kelangkaan

MANOKWARI – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat memastikan ketersediaan minyak goreng cukup melayani kebutuhan masyarakat. Hal tersebut juga dibahas saat High Level Metting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat. George Yarangga,A.Pi.,MM Read More

Diskominfo PB Gelar Rakornis Sinergitas Penyelenggaraan SPBE dan Akselarasi Data Sektoral Menuju Satu Data

Raja Ampat, InfoPublik – Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait Sinergitas Penyelenggaraan SPBE dan Akselerasi Persepsi Data Sektoral Menuju Satu Data yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong Senin-Selasa, (14-15/3/2022). Kegiatan Read More

Sinergitas Penyelenggaraan SPBE dan Data Sektoral Fokus Rakornis Diskominfo Perstatik Papua Barat 2022

KOTA SORONG – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) tahun 2022. Agenda tersebut mengusung tema Sinergitas penyelenggaraan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Akselerasi Persepsi Data Sektoral Menuju Satu Data, 14-15 Maret 2022. Asisten Read More

Ditjen Otda Kemendagri Ingatkan Pemetaan Suku dan Sub Suku Lengkap Terkait Pengangkatan DPRP/DPRK di Papua Barat

SORONG SELATAN – Undang-undang nomor 2 tahun 2021, perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua telah mengamanatkan adanya pengangkatan anggota DPR Kabupaten/Kota. Tindak lanjut undang-undang tersebut terdapat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 106 yang mengatur tentang mekanisme Read More