Pemprov Papua Barat Dituntut Maksimalkan Peran Digitalisasi Menuju Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel
MANOKWARI – Era Digitalisasi saat ini menjadi penting dan telah merambah seluruh aspek terkhususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat mengingatkan pemerintah provinsi agar dapat menyesuaikan kondisi terkini demi kemajuan bersama.
Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat, Musa Y. Sombuk menjelaskan peran digitalisasi menjadi salah satu faktor meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebelum kesini, saya memberi materi di Span Lapor, saya ingatkan kalau dulu pemerintah dan masyarakat bisa bertemu langsung maka hari ini ada pihak ketiga yang ikut terlibat yaitu jagad digital. Kita mau tidak mau harus ikut, karena barangsiapa tidak ikut dia akan tertinggal,” Ucap Musa Y. Sombuk saat memberi arahan dalam acara pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM Pemprov Papua Barat, Selasa, (29/3/2022).
“Mari kita rubah mindset penguasa menjadi pelayan publik. Itu kuncinya supaya Papua Barat semakin maju dan dicintai rakyat sendiri,” Sambungnya.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Sombuk saat ini Pemprov Papua Barat diposisikan sifatnya mengkoordinir sejauh mana perekaman E-KTP sudah berlangsung karena berkaitan dengan proses Pemilukada kedepan. Selain itu data yang diterimanya melalui Kantor BPJS Kesehatan Manokwari ratusan ribu telah terhapus dari sistem.
Ditegaskan semua layanan publik harus tersistem digitalisasi sehingga pemerintaahan terbuka dan akuntabel di Papua Barat dapat terwujud.
“Beberapa waktu lalu saya bertemu Ketua KPU, saya ingatkan perekaman e-KTP harus cepat karena berkaitan dengan pemilu. Dan ada data yang kami dapat dari BPJS Kesehatan Kantor Manokwari bahwa ada sekitar 250 sekian ribu peserta BPJS terhapus dari sistem,” Urainya. [kpb_01]