Hadiri Deklarasi Zona Integritas Kemenkumham PB, Gubernur : Budaya Integritas harus ditanamkan dalam diri
MANOKWARI- Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilingkup Kanwil Kemenkumham Papua Barat tahun 2021. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula PKK Papua Barat, Selasa (16/02/2021).
Diketahui bersama Korupsi telah menjadi ancaman besar yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, Lingkungan hidup, merampas Hak Asasi Manusia, dan merusak tatanan lembaga demokrasi serta menghambat pembangunan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara, selanjutnya berdampak terhadap anggaran yang semestinya digunakan bagi kepentingan rakyat menjadi berkurang.
“Keuangan Negara/Daerah melalui APBN dan APBD yang dari tahun ke tahun makin terbatas menjadi makin sangat terbatas karena adanya korupsi. Perlawanan terhadap korupsi harus terus digaungkan, menjaga integritas menjadi kunci penting dalam membentengi diri dari korupsi sebagai musuh kita bersama,” Ucap Gubernur Drs. Dominggus Mandacan.
“Budaya Integritas harus ditanamkan dalam diri kita dan menjadi identitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di Papua Barat. Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati dan terbaik, memegang teguh janji yang telah diikrarkan atas nama Tuhan serta menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dan penurun dalam melaksanakan kerja,” Sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara. Ia menyebut pelaksanaan deklarasi janji kerja sekiranya menjadi pemicu semangat dalam menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Kanwil Kemenkumham Papua Barat juga optimis akan mencetak prestasi dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak tahun 2020 lalu terdapat 2 predikat WBK.
“Tahun 2020 kemarin ada 2 satker kami, Kantor imigrasi kelas 2 Non TPI Manokwari dan Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi. Tentunya pada tahun 2021 ini kita berupaya untuk lebih meningkatkan lagi predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani,” Beber Ka.kanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara.
Selanjutnya Slamet meminta dukungan semua pihak demi merealisasikan janji bersama sebagai wujud dukungan pembangunan sumber daya manusia berintegritas dan bebas dari korupsi.
“Tentunya upaya dan kerja keras tersebut tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh seluruh komponen, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi dan Ombudsman perwakilan Papua Barat. Tidak kalah penting aparatur itu sendiri bagaimana mengelolah sumber daya manusia sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Kami tentunya secara maksimal akan melakukan pelayanan yang terbaik,” Tandasnya. [kpb_01]