Papua Barat Peroleh Dukungan Inggris untuk Agenda Lingkungan, Energi, Pendidikan, dan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA, Media Diskominfo - Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO, OBE. Pertemuan berlangsung pada Selasa, (03/02/2026), Pukul 13.00 WIB, bertempat di kediaman resmi Duta Besar Inggris, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pertemuan ini menjadi forum strategis, salah satunya untuk membahas rencana penyelenggaraan agenda internasional penting di Manokwari, yakni 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference yang dijadwalkan berlangsung pada 9–14 Februari 2026. Selain itu, pertemuan juga membuka ruang pembahasan peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Inggris dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hubungan Papua Barat dan Kedutaan Besar Inggris telah terjalin erat sejak masa jabatan pertama Gubernur Dominggus Mandacan periode 2017–2022. Salah satu tonggak penting kerja sama tersebut adalah lahirnya Deklarasi Manokwari, yang menegaskan komitmen Papua Barat dalam menjaga hutan dan lingkungan sebagai bagian dari kontribusi global.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta peluang dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Inggris melalui kerja sama dengan kementerian terkait. Pihak Kedutaan Besar Inggris menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan diskusi dengan Kementerian Kehutanan terkait program pendataan dan registrasi hutan adat di sejumlah wilayah Papua, meski masih dalam tahap pembahasan awal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si menjelaskan bahwa komitmen Deklarasi Manokwari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pada RTRW Nasional sekaligus mengakomodasi RTRW kabupaten. Dalam RTRW tersebut, Papua Barat menetapkan 70 persen kawasan hutan untuk dilindungi dan 50 persen wilayah laut untuk dijaga, dengan prinsip pemanfaatan yang bijaksana.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Papua Barat telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Otonomi Khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 serta 23 Peraturan Daerah Khusus, di antaranya yang mengatur tentang hutan adat. Regulasi turunan telah disiapkan dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan secara langsung mengundang Duta Besar Inggris untuk menghadiri konferensi internasional di Manokwari. Undangan tersebut disambut positif oleh Dubes Inggris, yang menyatakan apresiasi atas komitmen Papua Barat dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Disela pertemuan tersebut Dubes Inggris juga menanyakan prioritas Papua Barat, khususnya terkait upaya penyelarasan agenda Deklarasi Manokwari dengan kebijakan pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut.,M Si menjelaskan bahwa Papua Barat mendorong pendekatan pembangunan berbasis lanskap Ridge to Reef. Pendekatan ini diarahkan agar pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta penguatan hak masyarakat adat. Salah satu contoh implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan.

Dalam bidang riset dan inovasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menjalin kerja sama dengan Royal Botanic Gardens dalam upaya pemetaan dan penetapan kawasan tumbuhan penting di Papua Barat. Kerja sama ini menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang daerah, khususnya dalam menentukan kawasan yang harus terus dilindungi dan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Kawasan yang dilindungi tersebut memiliki kekayaan tumbuhan endemik serta flora dan fauna bernilai penting yang wajib dilestarikan, sekaligus menyimpan potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha berkelanjutan," Jelas Kepala Brida Papua Barat.

Dalam dialog tersebut, Dubes Inggris juga menyinggung peran British Petroleum (BP) di Papua Barat. Gubernur Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa kehadiran BP sejak awal telah melalui proses panjang dengan melibatkan masyarakat adat, hingga kini beroperasi dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.

Gubernur secara khusus meminta dukungan Dubes Inggris terkait realisasi partisipasi interes (PI) 10 persen yang diharapkan dapat segera dibayarkan pada triwulan pertama tahun 2026. Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak industri migas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembentukan BUMD dan kerja sama penjualan gas dengan BP Tangguh. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi khususnya masyarakat Papua Barat dan Tanah Papua pada umumnya.

"Kita harapkan lebih banyak berdayakan masyarakat lokal, memang sudah berjalan dan harus ditingkatkan lagi. Semacam pelatihan dan kursus supaya lebih terampil fungsikan peralatan dan semua aktivitas dan bisa kurangi tenaga kerja dari luar," Harap Gubernur.

Dubes Inggris sangat senang Papua Barat dengan BP sangat positif. Menutup pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan tawaran program beasiswa ke Inggris bagi mahasiswa Papua. Tahun ini menjadi momentum awal dengan adanya aplikasi mahasiswa asal Papua untuk melanjutkan studi di Inggris.

"Pertama kali ada orang asli Papua yang mau belajar di inggris melalui aplikasi mahasiswa Papua untuk program beasiswa, diharapkan kami akan melihat mahasiswa di Papua Barat, untuk ke universitas-universitas di Inggris, belum tahu tetapi tahun ini pertama kali ada aplikasi dari Papua," Tutur Dominic Jermey.

Gubernur Dominggus Mandacan menyambut positif tawaran tersebut dan berharap dapat menyiapkan generasi muda Papua Barat agar mampu memanfaatkan peluang pendidikan internasional dan kembali mengabdi di daerah.

"Nanti kita adakan pertemuan lebih lanjut dan bisa kita siapkan anak-anak mahasiswa melalui aplikasi untuk dapat memenuhi syarat untuk kuliah di Inggris. Kita juga perlu tahu berapa jumlah kuota yang diberikan dan persyaratan supaya bisa persiapan mereka, terutama di sekitar daerah penghasil. Ini penting ketika mereka punya anak sekolah disana pulang mengabdi sangat bangga, kalau gunakan biaya sendiri ke Inggris sangat mahal dan lewat program ini terimakasih dan kita punya tanggungjawab di daerah," Tandas Gubernur Papua Barat.

Adapun para pimpinan OPD yang turut mendampingi diantarnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat, Inspektur Papua Barat, Kadis Kominfo Perstatik, Kadis PM dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.

Penulis : Givenly Frans