Kadis Kominfoperstatik Papua Barat Jelaskan Fungsi Portal dan Dasbor Eksekutif Papeda
MANOKWARI, Media Diskominfo - Portal dan Daspor Eksekutif Papua Barat Ekosistem Satu ( PAPEDA ) Papua Barat, telah resmi diluncurkan oleh Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, pada kamis, 29/10/2026. Portal tersebut diharapkan dapat dipahami sebagai instrumen straregis dalam tranformasi tata kelola pemerintahan daerah.
Kepala dinas Komunikasi Infromatika Persandian dan Stastik Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Istia S.Sos, M.M, dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan peluncuran Dasbor Eksekutif dan PAPEDA Papua Barat dilatarbelakangi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dimana pemerintah dituntut untuk harus mampu bergerak cepat, transparan dan responsip terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat.
‘’’Dalam kondisi tersebut, maka data bukan lagi sekedar pelengkap laporan pemerintah, tetapi data menjadi dasar dalam menentukan arah, kebijakan dan pengambilan sebuah keputusan. Kita membutuhkan data yang sedikit tetapi memiliki nilai startegis, akurat, aktual dan mampu menjelaskan kondisi pembangunan secara nyata,’’Jelas Kadis Istia.
Ditambahkan Kadis Kominfo Perstatik, Portal PAPEDA dan Dasbor Eksekutif ditempatkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data. Serta akan menjadi alat bantu pengambilan keputusan strategis bagi gubernur yang mampu memberikan gambaran kondisi Papua Barat secara tepat, akurat, terintgrasi dan mudah dipahami.
‘’Untuk menjawab semua itu, pemerintah provinsi Papua Barat saat ini telah membangun dan hari ini kita akan lounching Portal data sebagai ekosistem satu data, kita kenal dengan PAPEDA ( Papua Barat Ekosistem Satu Data ). Perjalanan pembangunan PAPEDA sudah dilaksanakan sejak bulan november tahun 2025, melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah Provinsi Papua Barat, yang membahas tentang daftar data daerah dan rencana aksi Satu Data Daerah tahun 2025-2029. Namun dalam rencana aksi Portal ini masih terus dibenahi dan hingga saat ini telah rampung dan dilakukan peluncuran,’’Ungkap Kadis Istia.
Mandat dari keputusan Forum Satu Data Daerah tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk kerja kolaboratif antara dinas Kominfo, Bappeda, BPS Papua Barat, OPD serta dukungan dari pendampingan Skala.
‘’Dinas Kominfo selaku wali data daerah menjalankan peran dalam pengembangan, pengelolaan dan penyebarluasan data melalui portal serta dukungan teknis pengembangan dasbor. Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data Daerah berperan dalam mengkoordinasikan kebutuhan data pembangunan, konsolidasi daftar data dan penajaman indikator strategis untuk dasbor. OPD sebagai produsen data menjadi sumber utama penyediaan dan pemutahiran data sesuai tugas dan kewenangannya. BPS sebagai pembina data sektoral melakukan tugas pembinaan data kepada produsen-produsen data sesuai prinsip-prinsip satu data. Sedangkan program Skala melalui kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia memberikan dukungan pendampingan teknis dan pengutan kapasitas dalam proses pengembangan tata kelola data, konsolidasi kebutuhan data serta penyempurnaan portal dan dasbor,’’Ungkap Kadis Istia.
Hal senada juga disampaikan Konsul Jenderal Australia Di Makasar, Sanchi Davis. Ia menyebut, Peluncuran Portal PAPEDA dan Dasbor Eksekutif, merupakan komitmen untuk menjadikan data lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, Papua Barat mebutuhkan data yang akurat dan relefan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan atas kebijakan yang sangat nyata dan kompleks. Dimana sekolah, fasilitas kesehatan dan layanan air bersih paling dibutuhkan. Masyarakat mana yang masih menghadapi kesulitan memperoleh layanan, dan bagaimana pemerintah dapat memastikan sumber daya dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. PAPEDA membuka kesempatan untuk membantu pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Portal data membantu menghimpun informasi dari berbagai instansi dalam sebuah ekosistem yang konsisten, sedangkan Dasbor Ekeskutif memungkinkan pemimpin daerah dapat melihat indikator penting, memahami kecenderungan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan.
‘’Saya berkesempatan bekerja sama dengan mitra diberbagai wilayah Indonesia Timur. Keberagaman masyarakat, kondisi geografis merupakan kekuatan yang sangat berharga. Pada saat yang sama keberagaman tersebut menutut kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah,’’Jelas Sanchi.
Plt. Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas, Maliki, Mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Barat atas peluncuran Portal PAPEDA dan Dasbor Eksekutif. Menurutnya hal ini merupakan langkah nyata untuk menjawab tantantangan terhadap data yang berkualitas, termutahirkan dan dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan pembangunan.
‘’Satu Data Indonesia merupakan proses tata kelola berkesenambungan, yaitu mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, penyebarluasan hingga pemanfaatan untuk kebijakan dan evaluasi pembangunan dengan memenuhi 4 prinsip mendasar, yaitu standar data, meta data, interoperablitas data serta kode referensi atau data induk,’’Jelas Maliki.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Teguh Setyabudi, yang hadir secara daring, juga turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya peluncuran Portal PAPEDA dan Dasbor Eksekutif. Menurutnya hal ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, efektif, transparan dan akuntabel dengan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan di Papua Barat.
‘’Kami memahami bahwa tantantang pembangunan saat ini semakin kompleks. Pemerintah dituntut untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat sasaran dan juga terukur di tengah keterbatasan sumber daya serta tuntutan masyarakat terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Dalam kondisi tersebut maka data yang akurat, mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama dalam merumuskan suatu kebijakan,’’Ungkap Teguh.
Penulis : Simon Patiran
