Gubernur Papua Barat Buka Raker Bupati 2026, Fokus Percepatan Pembangunan Kolaborasi Program Pusat dan Daerah
MANOKWARI, Media Diskominfo – Upaya memperkuat sinergi pembangunan daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui forum strategis lintas kabupaten. Gubernur Dominggus Mandacan secara resmi membuka Rapat Kerja Pemerintah Daerah Papua Barat bersama Bupati se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026, Kamis (16/04).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa Papua Barat merupakan wilayah strategis di kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan peluang ekonomi. Namun, kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta persebaran penduduk yang belum merata masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah.
Pemerataan pembangunan disebut sebagai fokus utama pemerintah daerah, mengingat masih adanya kesenjangan antarwilayah, baik dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, maupun akses terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang kontekstual, berbasis kearifan lokal, dan berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
"Rapat kerja ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan kementerian terkait, meningkatkan sinergitas lintas sektor, mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan, serta merumuskan langkah strategis penguatan ekonomi daerah," Ujarnya.
Dalam bidang pemerintahan, Gubernur Dominggus Mandacan menyoroti dinamika usulan pemekaran wilayah yang cukup tinggi, baik pada tingkat kampung maupun kabupaten/kota, yang saat ini masih dalam proses koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyelesaian batas wilayah antar daerah juga menjadi perhatian, khususnya pada beberapa wilayah yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mendorong peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap kabupaten, serta evaluasi terhadap kerja sama daerah guna memastikan efektivitas dan manfaatnya terhadap pelayanan publik dan pembangunan.
Rapat kerja ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian di Jakarta, yang menghasilkan berbagai arahan strategis, antara lain pengembangan desa wisata dan digitalisasi desa, pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi pasar rakyat, serta penguatan sektor pertanian melalui komoditas unggulan seperti singkong, pala, dan kakao.
Selain itu diinformasikan secara gamblang oleh Gubernur, hasil pertemuan dan program kegiatan melalui kementerian diantaranya Kemendes PDT, Kemensos, Kementerian Perdagangan, Kementan, Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
Dalam aspek keuangan daerah, pemerintah provinsi mendorong perencanaan dana abadi pembangunan sebagai instrumen untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua menjadi salah satu fokus utama, dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang pelaku usaha OAP serta Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait basis data tunggal pelaku usaha OAP.
Selain itu, dalam waktu dekat akan dilaksanakan sejumlah agenda penting, di antaranya rapat koordinasi kepala Bappeda, Musrenbang, serta kegiatan penguatan tata kelola keuangan daerah dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa. Gubernur juga memberikan himbauan agar masyarakat selalu antisipasi bencana dan kolaborasi menjaga Kamtibmas.
"Saya menghimbau pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat dinamika perubahan cuaca," Terangnya.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Samoel Aronggear, S.STP, M.Si melaporkan tujuan kegiatan ini adalah
mensinergikan kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Selain itu merumuskan langkah percepatan pembangunan tahun 2026 dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam kegiatan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu para Bupati melakukan pemaparan program dari serta pembahasan isu strategis daerah.
Penulis : Givenly Frans
