Manokwari Diproyeksikan Jadi Hub Strategis Papua Barat, Ini Rencana Besar Bupati Hermus Indou
MANOKWARI, Media Diskominfo - Transformasi Manokwari menuju kota modern, inklusif, dan berdaya saing menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam paparan pembangunan yang disampaikan pada Raker Provinsi. Bupati Hermus Indou,S.IP.,M.H menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi Manokwari sebagai pusat peradaban, pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, Kamis (16/04/2026).
Dijelaskan Bupati Hermus dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2030, Manokwari diarahkan menjadi pusat religi, pendidikan, kebudayaan, dan olahraga di Tanah Papua. Pengembangan kawasan Pulau Mansinam menjadi salah satu fokus utama sebagai simbol sejarah dan wisata religi, sekaligus memperkuat identitas Manokwari sebagai Kota Injil. Selain itu menargetkan penguatan peran Manokwari sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan sektor pendidikan.
Sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, Manokwari diproyeksikan menjadi pusat kegiatan nasional yang didukung oleh penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penataan kawasan pesisir seperti Teluk Doreri dan wilayah sekitarnya.
Pemerintah Kabupaten Manokwari juga mendorong program transmigrasi lokal sebagai solusi dalam mengatasi persoalan sosial dan kemiskinan di wilayah perkotaan.
Konsep pembangunan Manokwari juga diarahkan sebagai hub logistik dan transportasi, etalase pembangunan Papua Barat, serta rumah bersama bagi masyarakat multikultural. Pengembangan pelabuhan dan bandara menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Di sisi lain, pengelolaan potensi wisata alam, budaya, dan religi terus didorong agar mampu menjadi daya tarik unggulan yang berkelas dan berkelanjutan.
Dalam sektor ekonomi, Manokwari ditargetkan menjadi sentra ketahanan pangan regional dengan mengoptimalkan kawasan Warpramasi sebagai lumbung pangan utama. Sementara itu, wilayah dataran tinggi Mokwam diarahkan untuk pengembangan pariwisata pegunungan serta komoditas unggulan seperti kopi dan buah merah.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya kerentanan terhadap bencana alam, konflik penguasaan lahan, degradasi lingkungan, serta tingginya angka kemiskinan di wilayah pinggiran. Keterbatasan akses terhadap ekonomi formal, rendahnya produktivitas, serta ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedalaman juga menjadi perhatian utama.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai strategi pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Selain itu, kebijakan pembangunan juga diarahkan pada pelestarian lingkungan hidup dengan mengintegrasikan kearifan lokal serta peningkatan ketahanan terhadap bencana.
Selain itu tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi fokus penting melalui digitalisasi layanan dan peningkatan transparansi. Pemerintah juga menekankan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua melalui optimalisasi dana otonomi khusus dan pelibatan aktif dalam proses pembangunan.
Sejumlah program unggulan turut didorong, antara lain pengembangan sektor pertanian, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat kampung, serta penguatan perdagangan dan UMKM. Pelebaran ruas jalan esau sesa serta sejumlah ruas jalan lainnya, jembatan, dan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga mengusulkan dukungan pembagian dana bagi hasil migas yang lebih adil, mengingat peran strategis Manokwari sebagai kabupaten induk dan ibu kota provinsi. Usulan revisi regulasi terkait juga disampaikan untuk memperkuat posisi fiskal daerah.
Berikutnya membahas pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan ke Pemprov. Disamping itu mengusulkan SMA Negeri 1 dijadikan sebagai SMA Garuda Nusantara karena memiliki kualitas yang baik.
Dalam paparan tersebut, Bupati Hermus turut menyoroti penertiban aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Langkah penegakan hukum dan upaya legalisasi pertambangan rakyat menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang direncanakan.
Penulis : Givenly Frans
