Diskominfoperstatik

MANOKWARI-Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) provinsi Papua Barat, menangani bencana alam di wilayah provinsi Papua Barat, secara khusus kebakaran di kabupaten FakFak, distrik Bomberay dan Tomage, adalah dua wilayah yang menjadi fokus BPBD Papua Barat dalam kesiapsiagaan. Mitigasi dan menggala api yang melibatkan masyarakat setempat, adalah dorongan pihak BPBD dalam kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran yang terus terjadi, yang menghanguskan puluhan hektar hutan.

“Jadi memang salah satu bencana yang saat ini terjadi adalah di Bomberay, ini adalah bencana kebakaran yang terjadi berulang kali. Saya pada bulan agustus lalu berada disana dan melihat dari dekat untuk bagaimana kita memitigasi kebakaran yang terus terjadi. Disana ada dua distrik ya, Bomberay dan tomage, dua daerah ini kita akan kerja sama dengan dengan dinas kehutanan untuk masyarakat menggala api menjaga hutan dari bencana kebakaran. Ini masyarakat sendiri yang akan terlibat dan berpartisipasi langsung dalam kesiapsiagaan. Mungkin kita kedepan akan memberikan bantuan sarana pendukung,”ungkap Kepala BPBD, Derek Ampnir.

Diketahui, bahwa persoalan bencana kebakaran hutan di hutan kota Pala tersebut, telah menjadi dorongan pihak DPR Papua Barat dalam pandangan umum Fraksi-Faksi.

Berkaitan dengan hal itu, disebutkan kepala BPBD Papua Barat, bahwa terkait dengan bencana di kabupaten FakFak tersebut, ada dua faktor yang menjadi penyeb, yakni faktor alam dan ulah manusia yang secara secara tidak sengaja membakar hutan dengan membuang puntung rokok. Hal ini pun sudah secara serius menjadi perhatian BPBD Papua Barat, langkah persuasif dan pendekatan dan mengindetifikasi kondisi yang terjadi di lapangan, baik dari sisi venomena alam maupun kebiasaan masyarakat.

“ada dua faktor penyebab terjadi bencana kebakaran, faktor yang disebabkan oleh karena alam, tapi jyga faktor ulah manusia, terjadi atas kebakaran lahan di dua distrik tersebut. Faktor manusia ini kesengajaan membuang puntung rokok tetapi juga kebakaran yang sengaja dilakukan untuk menumbuhkan rumput untuk upaya penyediaan ternak, tapi ini mereka sudah antisipasi, saya lihat sendiri langsung,”ungkap Derek Ampnir.

Berkaitan dengan sosialisasi yang kali ini digelar atas kerjasama dengan BPKP, brrkaitan dengan sistem informasi yang menjadi penyedia data bebasis elektronik. Hal ini juga menurut Kepala BPBD, bahwa yanf sedang di dorong adalah indikator ketahanan ketangguhan daerah yakni 71 indikator dengan memiliki 200 lebih pertanyaan yang akan diintegrasikan dengan data yang telah ada.

“Kami punya take line itu smart kren, komunikasi edukasi bencana, merujuk pada standar pelayanan minimal bencana, berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 100/2018 untuk provinsi dan 108 untuk kabupaten dan kota,”

“Ini kita kembangkan sampai dengan inovasi yang dikembangkan atas kerjasama kami dengan BPKP Papua Barat, terkait dengan sistem pengawasan kesiap siagaan bencana atau siwas kencana,”tambah Ampnir.

Penulis : Simon Patiran