Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Pemandangan tidak sedap yang sehari-hari nampak pada sejumlah ruas jalan sekitar areal SPBU menjadi fokus pemerintah Papua Barat. Pj. Gubernur Papua Barat mengintruksikan jajaran Forkopimda untuk secara cermat menangani isu dimaksud, khusus berkaitan ketersediaan BBM.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol.(Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si tegas konsen alur pendistribusian BBM yang turut mempengaruhi antrian panjang di sejumlah SPBU dalam kota Manokwari. Diinformasikan sesuai pertemuan beberapa waktu lalu bersama pihak Pertamina, jalur distribusi BBM ke Papua Barat melalui tahapan panjang.

“Kita punya BBM ini sering terhambat dan antrian itu panjang terus. Itu ternyata terkait dengan distribusi. Saya akhirnya baru tahu dan paham tentang alur pendistribusian BBM. Jadi Pak Ketua DPR perlu mengundang, nanti kalau MRP punya peranan disitu tolong mantapkan,” Ucap Pj. Gubernur Waterpauw, Senin (8/8/2022) saat Coffee Morning.

Dikabarkan awalnya pasokan BBM ke Papua Barat didistribusikan melalui Terminal Wayame Ambon menuju ke Biak, selanjutnya ke Kota Sorong dan Manokwari. Dikatakan Pj. Gubernur alasan tidak dapat menyalurkan langsung ke daerah di Papua Barat lantaran kondisi pelabuhan.

“Jadi tidak langsung ke Manokwari dan Sorong. Tampung di Biak baru dikirim ke Sorong, dari Sorong baru ke Manokwari. Alasannya simpel saja karena Pelabuhan kita kurang dalam,” Urainya.

“Ternyata sampai hari ini masih ada penjajahan di muka Bumi. Nanti Pak Kapolda dan Kajati tolong cek, ini apa-apaan. Dari Ambon sebenarnya bisa langsung ke Sorong, Manokwari dan daerah lain seperti Fak-Fak dan Kaimana, itu semua pelabuhan dalam. Kenapa berdalil harus ke Biak, berarti ada faktor bisnis tentang transportasi yang dimainkan,” Imbuhnya.

Ditambahkan Pj. Gubernur Waterpauw, koordinasi harus berlanjut dikarenakan pengaturan alur distribusi BBM menjadi kewenangan SKK Migas. Akan tetapi yang menjadi harapan bersama tidak adanya keterlambatan.

Kendala tersebut turut mempengaruhi oknum tidak bertanggungjawab memainkan peran menyalahi aturan sehingga berhasil diringkus Ditreskrimsus Polda Papua Barat beberapa waktu lalu.

“SKK Migas yang mengatur pendistribusian ini, cuma maksud saya ini jadi kendala terhambat. Makanya kalau ada Krimsus Polda Papua Barat temukan mobil bertangki ya karena itu. Karena keterbatasan sehingga mereka polakan untuk dibawa ke batas-batas sana,” Sambungnya.

Secara tegas, Pj. Gubernur juga membatasi usulan program pembelian BBM Subsidi via elektronik, karena menurutnya masih banyak hambatan yang dialami. Oleh karena itu usulan pihak Pertamina belum didukung.

“Baru tiba-tiba mereka membuat dengan sistem elektronik, jadi mendaftar dulu baru nanti dilayani. Saya bilang stop, bicara barang itu tidak di Papua, di kota lain boleh karena ini persoalan distribusinya saja lemot dan lain-lain yang menyebabkan kita susah ini,” Tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor angkat bicara. Dirinya menyatakan kesiapan akan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi sesuai paparan Pj. Gubernur.

Secara tegas dirinya akan memerintahkan Fraksi dan Komisi yang memiliki tugas dan fungsi terkait untuk mengundang Pertamina membahas persoalan yang terjadi.

“Terkait dengan peran DPR yang punya fungsi pengawasan bagaimana kita bisa memanggil Pertamina untuk segera menghadap kita dan bisa cari jalan keluar persoalan yang terjadi. Kita akan segera panggil, saya akan perintahkan komisi dan fraksi yang punya fungsi disitu untuk memanggil,” Singkat Ketua DPR Papua Barat. [Kpb_01]