Wagub Lakotani Serukan Dukungan Penuh Pelaksanaan SE-2026, BPS : 588 Petugas Siap Turun Lapangan
MANOKWARI, Media Diskominfo – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencanangkan sekaligus meneguhkan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam apel pagi yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur, Arfai, Senin (15/6/2026).
Pencanangan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat yang merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala BPS Provinsi Papua Barat menyematkan rompi kepada perwakilan petugas sensus.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si mengajak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, juga masyarakat umum untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang akan berlangsung selama sekira dua setengah bulan kedepan. Dukungan tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan menerima petugas sensus secara baik serta memberikan data yang akurat guna menjamin kualitas hasil pendataan.
Wagub Lakotani menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam mengukur berbagai indikator pembangunan, kondisi sosial masyarakat, serta perkembangan sektor ekonomi di daerah.
Pelaksanaan sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali itu juga memiliki peran penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Hasil pendataan nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan program-program yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
"Ini menjadi penting karena data yang diambil akan kembali kepada pemerintah dalam mengukur indikator pembangunan dan sosial kemasyarakatan," Ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry M.P menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan yang berkembang di tengah masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, BPS Papua Barat menerjunkan sebanyak 588 petugas sensus yang akan bekerja mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar seluruh rumah tangga dan unit usaha di wilayah Papua Barat.
Berdasarkan data awal, jumlah usaha yang akan menjadi sasaran pendataan mencapai 41.430 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 157 usaha besar, 1.459 usaha menengah, serta 39.814 usaha mikro dan kecil.
Diinformasikan dalam pelaksanaan para petugas memanfaatkan aplikasi FASIH yang terkontrol langsung oleh BPS sehingga progres jalannya pendataan lapangan terus terpantau secara real-time. Untuk daerah yang kesulitan jaringan para petugas juga dibekali kuisioner.
"Data ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyusun program-program, misalnya untuk pemberdayaan UMKM. Dari kondisi sosial keluarga kita juga bisa melihat program yang tepat sasaran," Terang Kepala BPS Papua Barat.
Penulis : Givenly Frans
