Rakornis Renbang Peternakan dan Kesehatan Hewan Digelar, Gubernur Papua Barat Akui Sektor Peternakan Masih Memberi Dampak Kesejahteraan Petani
MANOKWARI, Media Diskominfo - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, menggelar Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis) Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 se-Provinsi Papua Barat.
Adapun kegiatan sehari itu berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, jumat, (05/06/2026 ). Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat, Otto Parorongan, hadir mewakili gubernur Papua Barat, sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, mengatakan, sektor Peternakan masih memberikan dampak pada kesejahteraan petani. Hal ini menurut Gubernur, bahwa melihat kontribusi sektor Peternakan pada Nilai Tukar Petani ( NTP ), dimana per maret 2026 NTP Provinsi Papua Barat sebesar 101, 61 sebagai indikatornya.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik provinsi dan kabupaten atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat khususnya di bidang Peternakan," Ucap Otto Parorongan membacakan Sambutan tertulis Gubernur.
Sesuai tema Rakornis yakni "Akselerasi Hilirisasi Pembangunan Peternakan Guna Mendukung Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan", Gubernur juga memandang pentingnya pembangunan Peternakan dari hulu hingga ke hilir, berupa penyediaan bibit unggul, pakan, kesehatan hewan dan pengolahan hasil hingga pemasaran.
Lanjut Otto Parorongan, beberapa isu strategis yang menjadi fokus bersama, yaitu yang pertama, optimalisasi PAD dari sektor Peternakan yang belum tergarap maksimal. Kedua, peran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Ketiga, kontribusi terhadap penurunan angka kurang gizi dan stunting. Keempat, pengawasan keamanan pangan asal hewan dari ancaman penyakit menular strategis ( PHMS ) dan Zoonozis. Kelima, kemandirian produksi protein hewani untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah.
"Kelima isu tersebut harus ditangani secara terencana, kolaboratif dan berorientasi hasil. Diperlukan komitmen, kreativitas dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan produk Peternakan ASUH ( Aman, Sehat, Utuh dan Halal ) serta memperkuat kesejahteraan Peternak Orang Asli Papua menuju kemandirian pangan daerah,"Jelas Otto Parorongan dalam Sambutan Gubernur.
Berdasarkan data yang dihimpun, Populasi ternak Papua Barat tahun 2025 jenis produk sapi sebanyak 18.783 ekor, babi sebanyak 16.184 ekor, kambing sebanyak 6.222 ekor, unggas sebanyak 1.165.240 ekor. Produksi daging sapi sebanyak 690 ton, produksi daging ayam ras sebanyak 2.800 ton dan produksi telur sebanyak 7.652 ton.
Bila disandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2026, sebanyak 247.352 jiwa maka populasinya masih mengalami kekurangan pertahun untuk daging sapi sebanyak 1.087 ton atau 7.200 ekor. Daging ayam ras sebanyak 5.249 ton atau 361.000 ekor, dan telur ayam sebanyak 1.241 ton atau 18. Juta butir, kondisi ini menyebabksn sebagian besar produk tersebut masih dipasok dari luar Papua Barat.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, Dr. drh. Hendrikus Fatem, M.P, menjelaskan, bahwa kekurangan populasi sapi potong di Papua Barat terjadi setelah mekarnya Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat. Dimana terjadi koreksi populasi ternak jenis sapi, kambing, ayam ras dan ayam petelur, yang saat ini belum mengimbangi kebutuhan di Provinsi Papua Barat. Dengan kondisi ini, sehingga pihaknya berniat mendorong pengembangan sapi potong agar kedepannya lebih maksimal dalam menjawab kebutuhan.
"Kondisi ini memang terjadi hampir di semua produk seperti sapi, kambing, ayam ras dan ayam petelur. Oleh sebab itu saya mengajak masyarakat Papua Barat, khusunya Orang Asli Papua yang bergerak dibidang peternakan mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk mengembangkan produk-produk ternak yang masih mengalami kekurangan ini,"ujar Hendrikus Fatem.
Ia juga mengaku, bahwa banyak hal yang dibahas dalam rakornis sehari ini, dimana salah satu agenda pembahasan tentang pematangan optimalisasi pabrik pakan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga terkait lalu lintas ternak penyakit hewan dan rencana strategis kedepan.
"Dengan berkolaborasi bersama teman-teman dari BP3OKP dan teman-teman dari kabupaten, semoga apa yang kita rencanakan terutama dari sektor perunggasan dapat berjalan dengan baik, termasuk pabrik pakan yang akan kita rencanakan pembangunannya yakni operasional maupun fungsionalnya akan berjalan pada tahun 2027 di kabupaten Manokwari,"Ungkap Hendrikus Fatem.
Rakornis sehari dengan agenda, Strategi Pengembangan Pakan Mandiri Berbasis Potensi Lokal untuk Ketahanan Pangan Ternak, dan
Optimalisasi Rantai Pasok Pabrik Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat sebagai Penggerak Ekonomi Daerah pada akhirnya menghasilkan 13 rumusan, yaitu ;
1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara provinsi dan kabupaten dalam perencanaan program peternakan.
2. Program peternakan Tahun 2027 perlu diarahkan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
3. Diperlukan akselerasi hilirisasi peternakan melalui pengolahan, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah produk peternakan.
4. Diperlukan dukungan sarana dan prasarana peternakan sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten.
5. Perlu peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit ternak melalui pelatihan petugas kesehatan hewan.
6. Diperlukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok peternak secara berkelanjutan.
7. Perlu penguatan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan agar mampu berperan dalam rantai nilai peternakan.
8. Perlu pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pakan ternak.
9. Perlu optimalisasi rantai pasok pabrik pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat agar dapat mendukung ketersediaan pakan dan menggerakkan ekonomi daerah.
10. Kolaborasi dan sinergitas antar Stakeholder bidang ekonomi, KePUan dan BP3OKP guna mendukung ketahanan dan kemandirian pakan ternak di Provinsi Papua Barat.
11. Mengadakan FGD yang melibatkan Pemerintah daerah, Pelaku Usaha, Akademisi, Peternak dan BP3OKP untuk membahas kebutuhan pakan, pasokan bahan baku serta kendala operasional.
12. Perlu penguatan data peternakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.
13. Membuat surat edaran Gubernur Papua Barat tentang pelarangan pemasukan ternak, daging dan produk olahan babi dari luar Provinsi Papua Barat.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rakornis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, antara lain guna tersinerginya perencanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2027 Provinsi Papua Barat.
Rakornis pun berjalan dengan lancar hingga selesai. Turut hadir pihak BP3OKP dan perwakilan dinas Kesehatan yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perwakilan dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Provinsi Papua Barat.
Penulis : Simon Patiran
