Pembagian Desk Musrenbang Papua Barat Bahas Strategi Pembangunan Berbasis Otonomi Khusus
MANOKWARI, Media Diskominfo – Pelaksanaan hari kedua Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 difokuskan pada pembahasan program kegiatan dan penganggaran melalui pembagian sejumlah desk sesuai prioritas pembangunan daerah, Jumat (08/05/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional maupun prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pantauan Media Diskominfo Papua Barat, pada hari kedua pelaksanaan, peserta dibagi dalam sejumlah desk pembahasan Otsus yang mencakup program strategis daerah. Pembagian desk dilakukan berdasarkan tiga prioritas pembangunan Papua Barat, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.
Desk Papua Barat Sehat melibatkan Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Provinsi Papua Barat, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pembahasan difokuskan pada penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan inklusif.
Sementara itu, Desk Papua Barat Cerdas terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Desk tersebut membahas program peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan literasi dan pembinaan generasi muda.
Pada Desk Papua Barat Produktif, pembahasan dibagi dalam beberapa rumpun. Untuk rumpun pemerintahan umum dan sosial melibatkan Biro Kesra, Biro Otsus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Majelis Rakyat Papua (MRP), Badan Penghubung, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sedangkan rumpun ekonomi melibatkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Adapun rumpun Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (IPW) terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pembahasan juga melibatkan unsur non-OPD seperti BP3OKP, MRP, DPR Papua Barat, pemerintah kabupaten se-Papua Barat, hingga organisasi non-pemerintah.
Pelaksanaan desk tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut arah kebijakan pembangunan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si saat membuka Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Tahun 2027.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menegaskan pentingnya semangat Otonomi Khusus yang harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Dalam arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua Barat memfokuskan pembangunan pada tujuh prioritas daerah, yakni peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif, percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM, pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas dasar, pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya dan iklim serta pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.
Penulis : Givenly Frans
