Komitmen Pasca Pertemuan dengan Mensos RI, Kadis Sosial Papua Barat Hibah Lahan 10 Hektar untuk Sekolah Rakyat di Pegaf
JAKARTA, Media Diskominfo - Kunjungan Gubernur Papua Barat beserta rombongan dan bertemu langsung Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf memastikan komitmen percepatan pembangunan kesejahteraan sosial juga mendapat angin segar, Rabu (04/03/2026).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Dr. Lasarus Indouw, A.Md., SP., MM, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Sosial. Selain itu informasi penting bahwa kementerian telah menyiapkan dukungan anggaran lebih dari Rp 200 miliar rupiah untuk pelaksanaan program sosial di Papua Barat.
Menteri Sosial juga menyampaikan setidaknya terdapat tiga program besar untuk daerah.
Program pertama yang menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data satu pintu. Menurutnya, pembangunan kesejahteraan sosial harus berbasis data yang konkret agar tepat sasaran.
Berikut mencakup bantuan sosial lintas bidang, meliputi penyandang disabilitas, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau terpencil hingga kawasan perbatasan antarnegara.
Ketiga, program Sekolah Rakyat yang menjadi mandat langsung Presiden kepada Menteri Sosial untuk ditangani secara serius. Program ini dirancang dengan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dengan pola asrama, sebagai strategi membangun sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan.
"Untuk tingkat Provinsi Papua Barat mendapat alokasi satu unit Sekolah Rakyat. Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan juga telah disetujui. Oleh sebab itu untuk tingkat provinsi, pembangunan direncanakan berlokasi di Kabupaten Pegunungan Arfak," Ujarnya.
Lasarus menegaskan, anggaran pembangunan akan bersumber dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lokasi. Ia bahkan menyatakan telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar miliknya di Pegunungan Arfak guna mempercepat realisasi pembangunan.
"Masyarakat harus mendukung dan sumbangsih tanah sehingga pemerintah tidak kewalahan untuk membangun. Makanya di Pegunungan Arfak itu saya siapkan lahan dan tidak minta anggaran karena pembangunan bertujuan untuk masyarakat. Saya kasih tanah saya supaya tidak bermasalah," Tegasnya.
Selain itu, Pemprov Papua Barat juga mengusulkan penguatan skema dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Skema ini dinilai penting karena merupakan amanat dalam sistem pemerintahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, provinsi memiliki dua sumber pembiayaan, yakni APBD melalui Gubernur dan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan dari kementerian.
Lasarus mengungkapkan, sejak tahun 2019 Papua Barat tidak lagi menerima dukungan dekonsentrasi secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut, usulan telah disampaikan dan kini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat.
Sebagai leading sector, Dinas Sosial Papua Barat akan segera berkoordinasi dengan para bupati untuk mempercepat kesiapan lahan dan tahapan teknis lain untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kadis Sosial Papua Barat berharap hasil pertemuan dengan Menteri Sosial Republik Indonesia menjadi momentum kebangkitan semangat kerja di daerah agar pembangunan kesejahteraan sosial semakin nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penulis : Givenly Frans
