Gubernur Papua Barat Temui Mensos RI, Dorong Penguatan Perlindungan Sosial dan Digitalisasi Bansos
JAKARTA, Media Diskominfo - Rabu (04/03/2026), Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong penguatan intervensi sosial dari pemerintah pusat melalui pertemuan strategis bersama Menteri Sosial Republik Indonesia. Ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan sosial sekaligus menekan angka kemiskinan di Papua Barat yang masih didominasi wilayah terpencil dan masyarakat rentan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si memaparkan sejumlah poin penting serta tujuan kunjungan dimaksud. Selain itu kehadiran lintas perangkat daerah menunjukkan bahwa agenda yang dibawa tidak bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dan menyentuh berbagai dimensi pembangunan.
Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Papua Barat memiliki tantangan geografis yang kompleks, sebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah. Kondisi ini kerap memengaruhi akurasi data, distribusi bantuan, hingga kualitas layanan sosial. Karena itu, penguatan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai krusial.
Adapun sejumlah usulan strategis disampaikan dalam pertemuan tersebut diantaranya :
Pertama, penguatan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai cakupan kepesertaan perlu diperluas, khususnya di wilayah terpencil dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Intervensi berbasis keluarga melalui PKH dinilai efektif dalam mendorong akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, sekaligus menjadi instrumen jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
Kedua, optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Fokus utama yang diusulkan adalah peningkatan akurasi data penerima manfaat, penguatan ekosistem e-warong, serta pengawasan distribusi. Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi salah sasaran dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Ketiga, dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperluas akses pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di Papua Barat, persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan seringkali saling berkaitan. Karena itu, pendekatan pendidikan berbasis sosial diharapkan mampu menjadi pintu masuk pemberdayaan masyarakat secara lebih komprehensif.
Keempat, pelaksanaan ground check data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara kolaboratif bersama Badan Pusat Statistik. Verifikasi dan validasi lapangan dinilai penting untuk menyinkronkan data kesejahteraan sosial, mengurangi ketidaksesuaian data, serta meningkatkan ketepatan sasaran program jaminan kesehatan.
Kelima, penetapan Kabupaten Manokwari sebagai proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial. Melalui integrasi data, penyaluran non-tunai berbasis digital, serta sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, Pemerintah Provinsi Papua Barat ingin membangun model tata kelola bantuan sosial yang modern dan akuntabel. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi ke kabupaten lain.
Selain program berbasis bantuan langsung, Gubernur juga mengusulkan pendirian dan pembangunan panti terpadu milik pemerintah untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Fasilitas ini akan mencakup layanan rehabilitasi dasar bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis. Usulan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari sekadar bantuan konsumtif menuju penanganan berbasis rehabilitasi dan perlindungan jangka panjang.
Tidak kalah penting, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan agar Kementerian Sosial kembali melaksanakan tugas pembantuan melalui dukungan anggaran dekonsentrasi di daerah. Skema ini dinilai dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan program pusat secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal.
Pertemuan ini mencerminkan upaya strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat fondasi perlindungan sosial secara sistemik. Tantangan utama bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program. Dukungan kebijakan, pendanaan, dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat transformasi tata kelola kesejahteraan sosial di Papua Barat.
Gubernur Papua Barat berharap hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga program-program yang direncanakan tidak hanya berhenti pada tahap wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.
Para pimpinan OPD yang mendampingi yakni Plt. Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Penulis : Givenly Frans
