Pj. Gubernur Ali Baham Pimpin Rapat Bersama TAPD Papua Barat
MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere,M.TP mengawali kerja dengan memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sabtu (4/11/2023) dipusatkan pada salah satu hotel.
Dijelaskan Pj. Gubernur Ali Baham, rapat ini sangat menentukan karena berhubungan erat dengan nadi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu ditekankan langkah awal perlu mengatur dengan baik berkaitan substansi asas legalitas dan taat asas sebagai pedoman.
Tidak hanya itu, dirinya mengingatkan TAPD Papua Barat agar secara cermat membangun komunikasi proses dengan DPR guna membahas rancangan anggaran dan ditargetkan rampung akhir Desember, disertai penyerahan DPA.
“Tugas tim anggaran itu sampai dengan serahkan DPA dan Sekda selaku ketua Tim anggaran. Kalau waktunya sudah diatur maka kita patuhi ini agar saat pertemuan dengan dewan itu kita sampaikan komitmen ini,” Jelasnya.
Ditambahkan Pj. Gubernur Papua Barat, fokus lainnya memperhatikan dengan baik realisasi keuangan sesuai potret realisasi fisik di lapangan. Selanjutnya substansi penyerapan anggaran untuk biro pengadaan barang dan jasa harus dipercepat.
Poin berikut wajib mengalokasikan anggaran berkaitan penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, program pangan lokal dan kebijakan strategis nasional lainnya sesuai arahan Mendagri.
“Perhatikan baik realisasi keuangan sesuai dengan realisasi fisik, jangan yang terjadi kita paksakan pencairan keuangan tapi fisiknya tidak bisa dipastikan bahwa itu telah selesai. perhatikan baik dan memastikan benar secara fisik selesai,” Tegasnya.
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Agus Nurodi, SE melaporkan realisasi keuangan sampai hari ini mencapai 54,23 persen. Selain itu untuk realisasi pendapatan 56,55 persen sehingga kemampuan daerah kita termasuk dalam kondisi sehat. Berikutnya untuk rencana pagu APBD 2024 sekira 4 Triliun.
“Setelah kami rapat dengan Bapenda ternyata kemampuan anggaran kita hanya 3,8 Triliun pendapatan sehingga perlu dilakukan rasionalisasi penurunan belanja sekitar 1,4 Triliun dari RKPD, dengan perhitungan pendapatan 3,8 kita rencanakan belanja 4 Triliun,” Urainya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Plh Sekda Papua Barat, Asisten III, Kepala Bappeda, Plt. Kepala Bapenda, Plt. Inspektur, Plt. Kepala Biro Hukum dan Plt. Kepala Biro Administrasi pimpinan setda Papua Barat.
Penulis : Givenly Frans