Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar pelatihan UMKM dalam rangka peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas sosial ekonomi di Kabupaten Manokwari. Forum resmi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kebijakan strategis dan berkelanjutan bagi para penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat, Selasa (27/05/2025), dipusatkan pada salah satu hotel.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, Staf ahli bidang ekonomi pembangunan, Dr. Niko U. Tike menjelaskan kegiatan ini terselenggara melalui kerangka pemikiran logis bahwa secara statistik data memperlihatkan jumlah penyandang disabilitas di Manokwari memiliki jumlah banyak mencapai kurang lebih 400 orang. Disisi lain upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar perlindungan sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan pemerintah belum berjalan secara efektif dan maksimal.

Selain itu perlu adanya pembekalan pengetahuan karena dalam aktivitas kehidupan, para penyandang disabilitas memiliki sejumlah persoalan dengan keterbatasan meliputi kebutuhan pokok, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Mengatasi tantangan ini juga dibutuhkan kolaborasi dan perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten secara berjenjang yang menaruh konsentrasi terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas.

“Isu kesejahteraan disabilitas dan kemiskinan di Papua Barat mencakup dimensi yang sangat luas maka sangat memerlukan partisipasi publik atau kerja bersama. Saya berharap forum ini mampu merumuskan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas Papua Barat yang bersifat strategis guna peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha mereka,” Ujarnya.

Plt. Kepala Bagian Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Zakeus Wanggai,SP.,MM mengungkapkan kegiatan penting ini mengusung tema “Meningkatkan Sinergitas Kualitas Usaha Penyandang Disabilitas di Papua Barat”. Dijabarkan pada tahun 2025 terdapat tiga lokasi yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan diantaranya Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.

Selain itu penyelenggaraan kegiatan juga mengacu pada realisasi visi misi Gubernur Papua Barat tentang peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang sosial, kebijakan umum pengolahan Hibah serta perencanaan program dan kegiatan maupun penganggaran pembangunan bidang kesejahteraan Rakyat di seluruh Provinsi Papua Barat.

“Maksud dan tujuan mengoptimalkan integrasi dan fungsi Biro Kesra Papua Barat bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Selanjutnya menindaklanjuti kebijakan Gubernur Papua Barat dalam bidang Kesra berkaitan peningkatan pelayanan dasar bidang sosial serta peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari,” Terangnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Dirsia Natalia,SE,.MM memberikan materi tentang kebijakan pengelolaan bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD bagi para peserta. Materi mencakup kriteria bansos dan hibah, tata cara penganggaran dengan tahapan mulai dari pengusulan hingga penetapan melalui DPA/APBD. Untuk hibah terbagi menjadi penyaluran berupa uang dan barang sesuai peruntukannya yang diawali penandatanganan NPHD.

Selain itu perlu diingat dalam pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban setiap penerima Hibah sehingga menghindari pada penyalahgunaan dan pelaksanaan kegiatan fiktif.

Proses tersebut juga terus diawasi melalui monitoring dan evaluasi dan apabila terdapat penggunaan hibah bansos yang tidak sesuai dengan usulan atau telah disetujui penerima hibah atau bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam pelaksanaan ada juga monitoring dan evaluasi yang menyasar pada penerima sehingga mengatahui sejauh mana progres pelaksanaan. Hasil monev disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi kewenangan,” Jelasnya.

Pemateri terakhir adalah akademisi Universitas Papua Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Jein Sriana Toyib,M.Si. Ia menjelaskan tentang dunia usaha mulai dari usaha kecil hingga besar. Selain itu memberikan pemahaman bagi peserta agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha ataupun hendak menjalankan Usaha dengan memperhatikan kondisi pasar atau minat pembeli.

Berikutnya disadari banyak tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam membangun usaha diantaranya modal terbatas, akses pasar, inovasi produk dan standarisasi, serta transformasi digital yang lambat. Oleh sebab itu sangat penting bagi para peserta untuk memperhatikan jenis usaha dengan memperhatikan keunggulan daerah mulai dari olahan makanan, asesoris, pakaian maupun hiasan untuk mempermudah akses pasar sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Penulis : Givenly Frans