Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dukung Penuh Pelaksanaan Program JKN
Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program yang termasuk kedalam program nawacita Presiden Republik Indonesia. Dimana salah satu fokus perluasan peserta BPJS Kesehatan yaitu di segmen peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha atau PPU Badan Usaha, untuk itu BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat Semester I Tahun 2022, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, Juniman Hutagaol, SH., MH, di Sorong, Jumat (26/08).
Dalam forum juga difokuskan pembahasan bersama mengenai kendala dilapangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kepatuhan terhadap Program JKN di wilayah Propinsi Papua Barat. Kendala tersebut meliputi terkait masih terdapat selisih data seperti data upah maupun data terdaftar pekerja antara BPJS Kesehatan dengan dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan, dan masih kurangnya pemahaman pemberi kerja mengenai pentingnya Program JKN bagi pekerja.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang juga merupakan Ketua Forum,Juniman Hutagaol, SH.,MH., menyampaikan siap mendukung penuh Program JKN di wilayah Provinsi Papua Barat. JajaraanKejaksaan Tinggi Papua Barat akan bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dan tentunya yang tidak akan memberatkan pihak manapun.
“Saya mengapresiasi adanya forum koordinasi ini, dalam membangun sinergitas antara anggota forum sehingga dapat membantu tercapainya goal kita semua yaitu optimalnya pelaksanaan Program JKN. Kami juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Sebab tidak dapat disangkal dengan peningkatan pelayanan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepesertaan masyarakat maupun badan usaha,” ujar Juniman.
Diakhir kegiatan, dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Sorong, Kejaksaan Negeri Manokwari, Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Kaimana, Kejaksaan Negeri Fakfak, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat oleh Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.