Bersama Forkopimda Hadiri FGD Kejati Papua Barat, Pj. Gubernur ABT : Korupsi Adalah Musuh Bersama
MANOKWARI- Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, menghadiri kegiatan fokus group discussion ( FGD ) perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang digelar Kejaksaan Tinggi Papua Barat, pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, senin ( 09/12/2024 ).
Pj. Gubernur di kesempatan itu mengatakan, FGD ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan memperbaharui komitmen dalam memerangi korupsi.
Menurut orang nomor satu di Papua Barat ini, korupsi adalah musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Tindakan korupsi menggerogoti integritas dan merusak fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan dapat di percaya oleh masyarakat,”ujar Pj. Gubernur ABT.
Lanjut, mantan sekda kabupaten FakFak ini, berharap Sesuai tema yakni “perbaikan sistem dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan solusi yang inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saya berharap diskusi kita hari ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan solusi yang inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,”tandas Pj. Gubernur ABT.
Sementara kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, S H., M.H, juga di kesempatan itu menyebut, bahwa sudah terlihat banyak dampak dari korupsi mulai dari pengunduran kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan, hingga ketimpangan sosial yang semakin parah.
Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai salah satu penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya mengungkap tindak pidana korupsi melalui tindak represif, tetapi juga melakukan pencegahan atau preventif, agar praktik-praktik tersebut tidak terjadi.
“Oleh karena itu perjuangan untuk memberantas korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap elemen masyarakat khususnya di Papua Barat,”ungkapnya.
Hadir dalam FGD tersebut unsur Forkopimda Papua Barat, para bupati se-provinsi Papua Barat, pimpinan OPD lingkup pemprov Papua Barat dan tamu undangan lainnya.
Penulis : Simon Patiran