Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat bergerak cepat mencermati angka inflasi yang terus berfluktuatiif sehingga target sasaran secara nasional yang ditetapkan pemerintah 2,5 persen, plus minus 1 persen pada akhir tahun 2024 dapat terjaga. Rapat dipimpin Pj. Sekda Dr. Ir. Yakop S. Fonataba,M.Si dihadiri Forkopimda dan OPD teknis dipusatkan pada ruang multimedia lantai III, Kantor Gubernur, Kamis (5/9/2024).

Mengawali rangkaian rapat Pj. Sekda mengatakan rapat inflasi dipimpin Mendagri memberikan gambaran ketersediaan bahan pangan dan lainnya untuk dijabarkan. Selain itu berkaitan tarif transportasi udara, BBM dan bahan pangan harus dipastikan aman sehingga tidak menggangu stabilitas daerah, apalagi jelang Pemilukada serentak.

“Tim evaluasi diminta selalu lakukan koordinasi langsung dipimpin dari pusat, evaluasi agustus angka inflasi mtm 0,31, yoy 2,8 persen, kalau kondisi ini berlangsung terus menerus apalagi jelang pilkada akan membuat situasi tidak aman. Pemerintah diwajibkan berkolaborasi dengan TNI-Polri dan OPD terkait, maupun kabupaten Manokwari,” Ujarnya membuka forum tersebut.

Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Papua Barat, Lasmini, SST., M.Stat&Opres menjabarkan sesuai rilis beberapa waktu lalu trend inflasi Papua Barat Juni- Agustus meningkat 0,31 persen. Selain itu secara tahunan (YoY) angka inflasi yang  adalah indeks harga konsumen Agustus 2024 dibandingkan Desember 2023 menurun.

Selanjutnya untuk capaian inflasi terhadap target nasional, dapat dilihat dari inflasi tahun kalender, trend meningkat perlu diwaspadai karena Bulan Agustus inflasi tahun kalender sudah mencapai 2,97 persen. Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang terbesar bulan Agustus meliputi kelompok pendidikan, dan bulan lainnya masih didominasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas lain yang turut andil sebagai penyumbang adalah komoditas perikanan, sepanjang tahun 2024 inflasi cakalang 4,83 persen dan ikan tuna sudah melandai sejak Oktober 2023.

“Pendidikan (biaya Sekolah Dasar) pada bulan Agustus penyumbang utama tapi kalau lihat tingkat inflasi 4 tahun terakhir tidak signifikan hanya beberapa bulan atau tahun ajaran baru. Komoditas perikanan paling sering muncul, andilnya ikan cakalang trend cukup fluktuatif setiap bulan sejak 2022,” Jelasnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Setian menambahkan jika diakumulasikan inflasi Januari hingga Agustus sudah mencapai 2,97 sementara target maksimal 3,5 untuk 4 bulan kedepan. Disamping itu se-Sulampua Papua Barat menempati urutan kedua. Ia mengingatkan agar lima komoditas yang memberikan sumbangan dapat ditekan melalui terobosan dan kolaborasi bersama agar inflasi Papua Barat dapat terkontrol.

“Untuk komoditasnya menjadi perhatian kita, komoditas pangan untuk bisa lakukan sesuatu Ikan cakalang, tuna, beras, cabe rawit dan kangkung, ini andil dari 0,61 sampai 0,7, dan lima besar ini kalau dijumlahkan nilainya 1,65 dari 2,97. Kalau 5 komoditas ini bisa kita turunkan maka inflasi kita masih 1,36,” Terangnya.

Mewakili Rektor, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua, Rully Wurarah menekan pada komunikasi efektif sehingga suplai produk selalu tersedia atas kerjasama.

Diantaranya bagaimana pengawasan, percepatan proses ekspor mulai prosedur dan kebijakan kelancaran arus barang. Berikut perlu ditindaklanjuti mana yang menjadi prioritas utama sehingga empat bulan kedepan bakal mendapatkan suatu solusi yang dapat diimplementasikan.

“Paling tidak harus terintegrasi semuanya baik dari sisi suplai dan demand. Kalau tidak diperhatikan bisa inflasi atau deflasi sehingga perlu ada keseimbangan harga dari produk yang dikonsumsi masyarakat,” Ungkapnya.

Setelah mengikuti pemaparan Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare,S.I.K mengungkapkan perlu adanya strategi terukur direalisasikan hingga akhir tahun mencegah tingkat inflasi tidak terkendali. Ia setuju agar operasi pada intens digelar setiap minggu bahkan secara berjenjang melalui instruksi pemerintah provinsi hingga 7 kabupaten.

Selain itu wajib adanya kolaborasi aktif sektor swasta dalam menekan harga. Pada prinsipnya satgas pangan Polda Papua Barat tetap laksanakan penindakan hukum dan melihat perkembangan lapangan.

“4 bulan terakhir kita harus konsen jangan sampai Papua Barat ini ada di ranking terakhir. Menyarankan kepada dinas terkait melakukan rencana aksi kita, mungkin per dua minggu dikoordinir Gubernur kita laksanakan evaluasi dan dampaknya seperti apa,” Tandasnya.

Pantauan Media Diskominfo Papua Barat, sejumlah pimpinan OPD diberikan kesempatan memaparkan strategi penanganan sekaligus menyatakan tindaklanjut sesuai tupoksi mulai dari perwakilan Kodam XVIII Kasuari, Asisten Bidang Ekonomi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, BPKAD, Inspektorat, Biro Perekonomian serta Bulog Manokwari.

Penulis : Givenly Frans