Satgas PP-Kes Papua Barat Rapat Perdana 2024 dan Siap Aksi Lapangan Tepat Sasaran
MANOKWARI – Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Papua Barat menggelar rapat perdana membahas program dan rencana aksi tahun 2024. Rapat dipimpin Ketua Abdul Latif Suaeri dan dihadiri OPD teknis, Kamis (28/3/2024) terpusat pada ruang Multimedia Lt. III Kantor Gubernur.
Dijelaskan Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan kemiskinan ekstrem Papua Barat sejak mendapat penunjukan oleh Pj. Gubernur kemudian bergerak cepat membangun koordinasi terukur, sekaligus memetakan guna mencari solusi konkrit penanganan. Ditambahkan, ini merupakan program nasional serta penekanan khusus Presiden melalui Mendagri sehingga membutuhkan keseriusan penanganan.
“Kita punya strategi hingga menjangkau kabupaten sampai rumah tangga menjadi perhatian untuk dilakukan sehingga mempercepat presentasi dari penurunan kemiskinan ekstrim dan Stunting. Baru rapat pertama dan kita menunggu sekretariat menyusun schedule dan terhitung April ini turun ke lapangan hingga menyentuh sasaran,” Ujarnya.
Ditekankan ini merupakan tugas bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan melibatkan kelompok pemerhati agar upaya pengentasan mencapai target nasional. Disisi lain peran OPD teknis yang membidangi menjadi faktor penting.
“Sesuai tupoksi masing-masing jangka pendek, menengah dan panjang. Pak Gubernur akan turun langsung kemudian Rakor dengan para Bupati seperti ini. Sebenarnya tupoksi lebih banyak di Kabupaten dan kita di provinsi perlu menggerakkan itu,” Terangnya.
Koordinator sekretariat, Drs. Benyamin Lado,M.Ling menuturkan sejak 2023 lalu sejumlah langka penanganan telah dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan kolaborasi lintas sektor, terlibat juga pihak swasta maupun BUMN. Dari keseluruhan upaya, hasilnya dapat terlihat tahun 2023 yang dirilis sekretariat wapres Papua Barat mengalami penurunan 5,02 persen dari prevalensi 2022 sebesar 30,00 Persen.
Diketahui sesuai target nasional pada tahun 2024 angka prevalensi Stunting harus menyentuh 14 persen sehingga menjadi perhatian bersama.
“Tahun 2023 turun menjadi 24,8 persen, secara provinsi itu merupakan penurunan kedua terbesar seluruh Indonesia. Kita berharap upaya yang dilakukan ini terus meningkatkan hal-hal yang perlu kita perbaiki,” Tambahnya.
Penulis : Givenly Frans