Upaya Penurunan Stunting Dalam Rakerda BKKBN Papua Barat dan Papua Barat Daya
Manokwari-Asisten II setda Papua Barat, Roberth Rumbekwan, membuka Rakerda perwakilan BKKBN Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, kamis ( 02/03/2023 ). Hadir pula Sekretaris utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, Kepala BKKBN Papua Barat, pimpinan OPD Papua Barat, Forkopimda serta perserta dari kabupaten Kota.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. ( Purn ) Drs. Paulus Waterpauw M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Roberth Rumbekwan, mengemukakan perpres nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting. Untuk mempercepat penurunan stunting, beberapa upaya diantaranya edukasi promosi pencegahan stunting, pemeberian asupan tambahan dan nutrisi, rujukan bayi beresiko stunting, pencegahan keluarga berisiko stunting dan intervensi stunting serta edukasi kepada keluarga tentang pengasuhan yang baik dan benar oleh multi pihak.
“Kita berpikir bagaimana stunting di Papua Barat ini harus dituntaskan. Tingginya angka prevalensi stantung menjadi tantangan bagi kita semua. Kondisi ini harus kita tangani secara bersama. Saya berharap, penanganan stunting difokuskan pada kampung yang beresiko tinggi stunting,”. Ucap Rumbekwan saat Membacakan Sambutan Pj. Gubernur.
Sekretaris utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, dalam sambutannya mengatakan, meskipun Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak termasuk wilayah prioritas percepatan penurunan stunting, namun perhatian pemerintah tetap berfokus pada kewajiban negara untuk memberikan hak dasar atas pelayanan kesehatan. Hal ini menurut Agus, sesuia program prioritas Presiden yaitu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
“Stunting khususnya di Papua Barat bisa terlaksana tepat sasaran, tentu karena kerja keras bapak ibu semua. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah stunting secara sendirian. Walaupun Papua Barat termasuk dalam provinsi yang naik, tetapi oleh pemerintah Papua Barat tidak termasuk dalam provinsi prioritas,”. Jelas Sestam BKKBN RI, Tavip.
Menurut data, angka prevalensi stunting di Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 3,8% dari kondisi sebelumnya tahun 2021 sebesar 26,2%, sehingga angka prevalensi stunting Papua Barat saat ini menjadi 30,0%. Data tersebut merupakan potret dari upaya konvergensi yang telah dan sedang dilakukan langkah kongkrit oleh pemprov Papua Barat.
Penulis : Simon Patiran