Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat resmi dibuka Kadis Kehutanan Hendrik Runaweri. Agenda yang bertujuan menjaga Hutan demi kehidupan bersama tersebut dipusatkan pada salah satu hotel, Kamis (16/2/2023).

Poin penting yang harus diketahui yakni kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang, atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat menjelaskan dukungan Gubernur dengan ditambah kondisi wilayah hutan yang masih baik menjadikan daerah ini aset berharga di mata dunia. Selain itu kondisi di Papua Barat sangat berbeda dengan wilayah lain karena wajib adanya keterlibatan Masyarakat Adat. Hal itu diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 106.

“Bagaimana mengatur adat, karena Papua Barat perhitungan ada adat dan harus libatkan. Undang-undang sudah mengatur itu dan di Papua Barat ada satu ijin hutan adat di Bintuni,” Ujarnya.

Ditambahkan Runaweri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kehutanan Papua Barat telah memuat empat poin diantaranya ;

1. Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Tata Ruang berbasis konservasi.
2. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya perlindungan rendah karbon pada sektor kehutanan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan.

Selanjutnya paparan disampaikan Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (SIKLH), Widhi Handoyo,SKM.,MT.

Dikatakan kondisi Dunia dan khususnya Indonesia terjadi penambahan jumlah populasi penduduk tentu berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan hidup dan lainnya. Hal itu mendorong terjadinya kegiatan Industrialisasi secara masif.

Kondisi tersebut juga berpengaruh pada alam yakni Industri, kebakaran hutan, dan tenaga listrik yang memberikan kontribusi terciptanya pelepasan gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan banyak dampak diantara kelangkaan air, energi dan pangan.

“Semua pihak lintas generasi, lintas disiplin maupun sektor untuk secara kolektif ikut memikirkan inovasi dan solusi di seluruh bidang kehidupan,” Harap Kapus SIKLH.

Selain itu Sekertaris FOLU, Dr. Hanif Faisol Nurofiq,S.Hut., M.P menyebut FOLU Net Sink topik barang mengada-ada tetapi diamanatkan dunia internasional melalui Paris Agreement dan dratifikasi, serta operasionalnya dibahas hari ini.

“Bagaimana Indonesia’s FOLU Net Sink bisa dilaksanakan harus disusun secara lengkap ditingkat sub nasional yang dipimpin Kadis Provinsi. Di Papua kita susun untuk beberapa hari kedepan dan dokumen ini akan menjadi dukungan yang berkontribusi secara nasional dalam konektivitas secara internasional,” Urai Dr. Hanif.

Dirinya mengakui selama ini belum adanya target provinsi yang berkontribusi Nasional dan forum ini dirangkai dengan detail beserta 11 rencana operasional, ditambah Manggrove.

“Inilah rangkaian Indonesia’s FOLU Net Sink yang didalam Paris Agreement target. Jadi masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi dalam kerangka acuan yang sama dalam pencapaian komitmen kepada masyarakat.
Ini isu Global yang harus dilakukan penguatan tingkat lokal dalam koridor standar pengelolaan hutan kita,” Tandasnya.

Penulis : Givenly  Frans