Otsus Jilid II : Uncen dan UNICEF Susun Indikator Penilaian Kinerja Pemda Provinsi Papua Barat
Manokwari – Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Universitas Cenderawasih dan UNICEF berkolaborasi untuk menyusun Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (16/02/2023) ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Otonomi Khusus (Otsus). Dikatakan Dr. William Reba. SH. M.Hum dari Democratic Center Uncen bahwa selama 20 tahun Otsus berjalan, belum ada indikator tetap yang dapat mengukur seberapa berhasil program tersebut,
“Selama ini 20 tahun pertama Otsus, itu belum ada indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kewenangan khusus itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak” jelas William.
Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminudin Mohammad Ramdan,S.I.P, M.A menyambung bahwa kehadiran UNICEF secara khusus dalam penyusunan indikator ini adalah untuk menambahkan perspektif lain berupa pemenuhan hak anak,
“Dari Unicef kita berkepentingan untuk memasukan indikator-indikator yang spesifik menyasar pemenuhan hak anak. Bahwa di dalam skema Otsus Jilid II ini minimal indikator hak anaknya tercemin. Harapan kami agar itu bisa diterjemahkan dnegan membuat program-program yang secara khusus menyasar kepada anak-anak” sambungnya.
Thamrin Payapo Staf Ahli Pj. Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus menyampaikan pentingnya membuat indikator keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah. Dirinya berharap, Diseminasi Praktik Baik ini dapat diikuti dengan serius,
“Saya harapkan, momentum Diseminasi Praktik Baik ini dapat diikuti dengan serius agar dapat menghasilkan suatu indikator yang tidak hanya digunakan oleh Provinsi Papua, namun juga untuk seluruh Provinsi yang ada di tanah Papua ini” pungkas Payapo.
Penulis : Maria Malir