Temu Ilmiah IKAPTK, Data Orang Asli Papua Dasar Pengambilan Kebijakan Terkait Otsus
RAJA AMPAT – Data Orang Asli Papua menjadi salah satu penekanan saat berlangsungnya temu ilmiah IKAPTK Tahun 2021. Sesungguhnya besar harapan memiliki data akurat sehingga dalam penerapan memberikan perlindungan kepada Orang Asli Papua menjadi tepat sasaran, Jumat (26/11/2021).
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK yang juga menjabat sebagai Dirjen OTDA Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si dalam paparan singkat materi. Menurutnya, data yang lengkap akan memudahkan Pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis.
“Data itu penting, ketika kita ingin memberikan perlindungan kepada Orang Asli Papua. Sehingga memudahkan para pengambil kebijakan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan. Saya sudah lakukan evaluasi, datanya tidak ada,” Beber Dr. Akmal Malik, M.Si.
Disamping itu terkait penyaluran anggaran wajib memiliki rekening khusus untuk memudahkan audit dan tepat sasaran.
“Sebuah kebijakan yang sesuai harus diawali dengan data yang baik. Ini akhirnya menimbulkan hal-hal tidak tepat sasaran karena ada persoalan data yang tidak akurat. Harus ada rekening khusus 03, kalau di Papua dia campur dengan APBD 01 dan 02 sehingga sulit untuk kita lihat mana sesungguhnya dana Otsus, kedepan kita benah ini,” Tambahnya.
Pernyataan yang sama disampaikan Bupati Kabupaten Maybrat, Dr. Bernard Sagrim,MM bahwa sejumlah unsur dalam kabijakan afirmasi wajib dipenuhi. Disamping itu semua kebijakan harus mampu menilai serta melindungi Orang Asli Papua di atas Tanah Papua.
“Kebijakan afirmasi harus memenuhi unsur, melindungi, memberdayakan, membangun dan melayani. Harus ada hal yang luar biasa, tidak bisa biasa-biasa,” Tegas Bupati Maybrat.
Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommy Mano,MM menjelaskan pengalaman di daerahnya beberapa waktu lalu Otsus menjadi tranding topik antara menerima dan menolak. Situasi itu menimbulkan aksi demo, juga bertolak belakang dengan masyarakat yang menginginkan kelanjutan Otsus bagi kesejahteraan.
Dirinya mengatakan dalam tahapan itu Provinsi Papua Barat mendapat penilaian baik dari pemerintah Pusat.
“Sebulan lalu menjadi tranding topik antara menerima dan menolak Otsus. Terjadi demo dan kekacauan tetapi ada masyarakat yang menginginkan Otsus lanjut untuk kesejahteraan. Penilaian pemerintah pusat terhadap Papua Barat adalah terbaik,” Ujar Walikota Jayapura. [kpb_01]