Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Gelar RAKORNIS di Kota Sorong
Sorong (diskominfo_pb) – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) diskominfo se – Provinsi Papua Barat tema Peran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam percepatan integrasi sistim pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Drs, Dominggus Mandacan dalam sambutannya yang dibacakan oleh kepala dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Frans P. Istia, S.Sos, MM mengatakan,penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah saat ini mutlak diperlukan untuk meningkatkan percepatan arus informasi antar lini di suatu instansi.hal ini merupakan sebuah proses menuju reformasi birokrasi di sektor pelayanan pemerintahan.
Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau e – goverment yang penyelenggaraannya dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
Saat ini adanya tuntutan yang cukup besar dari masyarakat sebagai penerima layanan untuk dilakukannya reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Permenpan No.20 Tahun 2010 dan road map reformasi birokrasi cukup membantu pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan.
Pemerintah memanfaatkan TIK untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik perlu direncanakan proses pembangunan yang terstruktur dan sistematis. tiga pilar yang harus dibangun dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yaitu kelembagaan, sistem dan sumber daya manusia.
Pemerintah perlu membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi jaringan termasuk didalamnya struktur organisasi, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan. kemudian pemerintah perlu membangun sistem berbasis tik untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi baik eksternal maupun internal secara online, termasuk didalamnya membangun infrstruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, serta arsitektur infrastruktur jaringan.
Pemerintah juga perlu membangun sumber daya manusia yang mampu menangani sistem.untuk itu diperlukan proses yang panjang yang harus dikelola dengan baik dan secara berkesinambungan.
Gubernur juga meminta untuk memperhatikan beberapa hal seperti pemahaman dan persepsi yang sama dalam pembangunan untuk mensinergikan program kegiatan antara kominfo provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan ini diadakan di Kota Sorong selama dua hari tanggal 10 – 11 Februari 2020 dengan menghadirikan narasumber dari Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).