Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Ketua Tim percepatan pembangunan Manokwari, Raymond R. H Yap telah memimpin jalannya rapat koordinasi bersama pihak pemerintah kabupaten dengan sejumlah pembahasan mendetail. Topiknya membagi secara jelas kewenangan masing-masing serta kolaborasi saat eksekusi kerja di lapangan, Rabu (27/7/2022) dipusatkan pada ruang Multimedia Lt.III Kantor Gubernur, Arfai.

“Coba kita petakan apa yang menjadi usulan ke Pusat karena ini berkaitan dengan anggaran yang harus digodok juga secara internal di Kementerian. Tapi tetap apa yang menjadi kewenangan masing-masing harus kita dudukan,” Ujar Ketua Tim.

Pembahasan juga meliputi fokus pengembangan areal Bandara Rendani, Alih trase sejumlah ruas jalan dan pasar. Selain itu menjadi perhatian agar segala sesuatu yang menjadi keputusan bersama tetap beriringan dalam implementasinya.

Perlu adanya sosialisasi secara berjenjang berkaitan proses ganti rugi bangunan rumah secara cermat, karena sesuai informasi bidang tanah telah bersertifikat negara. Pasalnya menjadi perhatian jika pemerintah pusat menyatakan kesiapan bekerja wajib hukumnya tidak bermasalah dengan tanah.

“Alih trase pada ruas jalan harus dibicarakan berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Perlu saya sampaikan itu sosialisasi, sambil jalan sehingga tidak ada komplain, apa yang pemerintah lakukan untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan pemerintah,” Terangnya.

“Prioritas pertama bagaimana mendorong penyelesaian Bandara. Kembali lagi angka berapa yang ingin kita dorong ke Pusat, ini yang ditunggu, berkaitan dengan persoalan tanah itu Pusat tidak mau tahu,” Tegasnya.

Sekertaris Tim Percepatan, Dance Sangkek juga menambahkan arahan Pj. Gubernur saat kunjungan kerja bersama Bupati Manokwari merespon serta menginginkan kerja cepat. Oleh sebab itu semua dokumen hendaknya dipersiapkan, sembari proses rapat kecil secara teknis bersama pemerintah Provinsi dengan Kabupaten terus berjalan.

Berkaitan dengan anggaran fokus pada jenis pekerjaan apa yang hendak dilakukan melalui APBD Perubahan yang pembahasan menyisahkan beberapa bulan kedepan.

“Hari ini sampai siang teman-teman sub itu rapat dan dokumen yang sudah disiapkan dengan jumlah uang yang diindikasikan agar rapat selanjutnya tidak membahas ulang. Kita petakan barang apa yang mau kita kerja di perubahan dan induk 2023,” Tambah Sangkek.

Selanjutnya Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanes Momot,ST.,MT menjelaskan pihaknya telah membangun komunikasi bersama Kementerian PUPR dan dalam waktu dekat diagendakan pertemuan. Diingatkan saat ini pemantapan semua dokumen terkait serta peran pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

“Kesempatan kita ketemu menteri, kalau tidak bisa kelewatan. Kita siapkan ini semua sudah tanda tangan lengkap dan bawa tidak ulang-ulang. Kita sampaikan Provinsi ini, dan Kabupaten ini,” Ucap Plt.Kadis PUPR Papua Barat.

“Kita minta tolong kepada Pak Menteri dan itu sudah final. Bagaimana kita semangat dan kompak untuk bisa eksekusi karena apabila menemui kendala di lapangan harus sama-sama selesaikan,” Harapnya. [kpb_01]