Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) berkaitan gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia” sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah masuk dalam rencana strategis pemda Papua Barat. Sehubungan dengan hal itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat sebagai pemrakarsa nantinya didukung Keputusan Gubernur sehingga menjadi dasar hukum untuk selanjutnya membahas secara spesifik.

Untuk diketahui, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah gerakan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan minat masyarakat mencintai produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, George Yarangga,A.Pi.,MM menyebutkan dalam realisasi diperlukan data pendukung agar sasaran produk dapat tercover dengan lengkap.

“Kebetulan kita di Papua Barat untuk P3DN sudah masuk dalam rencana strategis yang terakomodir dalam keputusan Gubernur dan saya sendiri sebagai ketua harian, Pak SEKDA sebagai Ketua, dan Wakil Ketua Asisten II. Karena arahan presiden bangga buatan Indonesia kita harus bagaimana produk lokal dari UKM masuk E-katalog, maka, sangat dibutuhkan peran dari semua OPD dan Stakeholder terkait,” Jelas Kadis Perindag Papua Barat, Kamis (23/6/2022).

Ditambahkan Yarangga, sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mewajibkan seluruh Provinsi di Nusantara untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RIPP) yang masa berlakuknya 20 tahun dan selanjutnya akan dipedomani Kabupaten/Kota untuk Menyusun RPIK. Untuk diketahui RPIP Papua Barat sementara kajian Akademiknya berproses bersama para akademisi Universitas Papua. selanjutnya akan di Kordinasi dan dibahas bersama-sama DPRD Papua Barat untuk penetapan sebagai badan legislatif setelah mendapatkan Nomor Register dari Dirjen Bina Bangda Kemendagri.

Diakui, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Papua Barat apabila hendak mendapat akses data pendukung. Oleh sebab itu apresiasi atas respon cepat Kepala BPS Papua Barat beserta jajaran telah banyak membantu.

“RPIP akan jadi perda, barangkali dalam waktu kedepan kami akan bertemu lagi dengan BPS untuk memberikan pembobotan. Jadi memang kita harus perlu sinkronkan data yang ada, mungkin dari BPS karena produk unggulan setiap daerah harus kita tonjolkan,dalam One Village One Product” Tambah Yarangga.

“Kita kadang semangat sektoral, kadang data juga kita minta dari BPS. Saya terimakasih kepada Kepala BPS dan Jajaran karena respon apabila meminta data,” Imbuhnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si menyatakan siap membantu apabila dikemudian hari terdapat program dan kebijakan, seperti halnya survey khusus. Selanjutnya perlu adanya kesamaan konsep produk apa saja yang masuk sebagai hasil unggulan daerah.

Dengan demikian Badan Pusat Statistik akan bersinergi menyiapkan perencanaan, pemetaan, dan dibantu data awal mendukung Perda pembangunan Industri.

“BPS akan membantu apabila misalnya Disperindag akan melakukan survey terkait bangga dengan buatan Indonesia. Kalau kita mau survey tentang buatan Indonesia, kita harus punya konsep yang sama dulu yang masuk produk lokal seperti apa,” Urai Kepala BPS Papua Barat.

“Kita punya sasaran dan jika berniat untuk siapkan data harus duduk bersama dan BPS akan bantu buat perencanaan, metadatanya supaya kalau ada data dipakai sebagai acuan, terutama pembangunan industri mau dijadikan perda,” Tandas Pattiwaellapia. [kpb_01]