Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Rabu (13/4/2022), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat melangsungkan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana tahun 2022. Acara yang dipusatkan pada salah satu hotel tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko U. Tike.

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan menuturkan selama 50 tahun BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana. Oleh sebab itu melalui perkembangan zaman, BKKBN harus tetap menjadi garda terdepan serta memperkuat peran melalui kemitraanmitra strategis.

Selanjutnya berkaitan upaya penurunan stunting di Papua Barat ditargetkan secara nasional hingga 2024 mendatang harus melihat capaian konkret dan terukur.

“Tema raker ini terdapat dua fokus utama yakni penguatan Program Bangga Kencana dan penurunan angka stunting. Terutama agar prevalensi stunting turun ke angka 14 persen tahun 2024 sesuai target RPJMN, bahkan kelak menjadi nol pada 2030,” Jelas Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Mewakili Kepala BKKBN Pusat, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dr. Eni Gustina,MPH menyampaikan terimakasih atas dukungan penuh pemerintah daerah Papua Barat dalam implementasi percepatan penurunan stunting. Intervensi yang dilakukan difokuskan pada anak-anak yang sudah ditemukan stunting.

Adapun dasar perhitungan mengacuh pada anak-anak yang lahir sejak bulan Juni 2019 hingga tahun 2024 mendatang.

“Kita mencegah yang lahir ini tidak ada yang beresiko stunting untuk itulah dilakukan pendampingan keluarga. Intinya untuk merencanakan setiap kehamilan agar lahir anak-anak yang berkualitas,” Harap Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dr. Eni Gustina,MPH.

Demikian Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo melaporkan Program Bangga Kencana bertujuan menjadikan keluarga berkualitas yaitu mandiri, tentram dan bahagia serta mengendalikan struktur penduduk seimbang dengan sumberdaya berkualitas. Melalui sinergitas telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana tahun 2021.

Selain itu pada tahun 2021 pihaknya diberi tugas baru oleh Presiden sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Alhasil sementara digodok penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) melalui Biro Hukum Setda Papua Barat. Secara keseluruhan di Papua Barat telah terbentuk 10 tim percepatan penurunan stunting.

“Sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021, kita harus membentuk tim percepatan penurunan stunting dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Untuk diketahui bahwa angka prevalensi stunting nasional sebesar 24,4 persen, sedangkan di Papua Barat angkanya 26,2 persen. Angka prevalensi di Papua Barat lebih tinggi dari Nasional,” Tambah Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat.

“Tim percepatan tingkat provinsi, kami sudah berkoordinasi dengan biro hukum mengharmonisasi dalam tahap penyusunan peraturan Gubernur tetapi juga penyusunan SK dan baru saja agar menjadi dasar realisasinya,” Tandasnya.

Dalam acara turut dilakukan penandatanganan MOU oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat, Tim Penggerak PKK Papua Barat, FKUB Papua Barat, RRI Manokwari, Ikatan Bidan Indonesia, dan Kemenag. [kpb_01]