Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Rabu (27/3/2024), Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sukses menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sejumlah pembahasan tersaji yang bertujuan mengendepankan upaya transformatif memastikan ketercapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

Membacakan sambutan tertulis Pj. Gubernur Papua Barat, Staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Dr.Nicolas U. Tike.SE.,MM menegaskan kegiatan ini harus diseriusi, mengingat pentingnya dalam proses penyusunan RKPD Papua Barat. Lanjutnya, terutama untuk memperoleh dan menghimpun aspirasi harapan masyarakat terhadap tujuan sasaran pembangunan daerah.

Selain itu merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah merujuk amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dapat diartikan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses kualitas pelayanan dan daya saing daerah.

“Daerah berkewajiban melaksanakan program strategis nasional. Ini merupakan momentum penting dan strategis dalam kaitan penyempurnaan rancangan awal RKPD Papua Barat 2025,” Tegasnya.

Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek,SH.,MM menjelaskan RKPD yang digunakan saat ini adalah penjabaran dari RPD 2022-2026 sebagai dokumen perencanaan transisi karena akhir tahun 2024 bakal dilakukan Pemilukada serentak. Disamping itu dalam rangka penyelenggaraan pembangunan itu sendiri, dalam merumuskan tema terdapat pilihan prioritas yang inline dengan RPJPN, RIPP dan rencana aksi pembangunan Otsus.

“Oleh sebab itu dalam mekanisme perencanaan tidak sama dengan tahapan sebelumnya, kita lebih konsisten dan komitmen nasional untuk menggiring kebijakan baik nasional, daerah provinsi maupun kabupaten/koya yang terukur untuk capaian yang akan diraih,” Jelasnya.

Diuraikan Sangkek, saat ini Provinsi Papua Barat melakukan pemetaan yang berfokus pada 4 program prioritas utama acuan dalam rangka membedah secara rinci. Nantinya pembahasan secara berjenjang digelar melalui mekanisme Forum OPD dan DPR guna memastikan penganggaran realisasi tahun 2025 mendatang.

Adapun 4 program prioritas diantaranya :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung tranformasi ekonomi.

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik.

Dikatakan dalam mengelaborasi isu, Pemprov Papua Barat telah memetakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

“Oleh sebab itu kiblat kita kedepan kita akan melangkah kebijakan ekonomi baru dimana pengelolaan sumberdaya berbasis ke pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata itu menjadi pilihan memastikan kita punya kemampuan sisi lain segi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang ril,” Tandasnya.

Penulis : Givenly Frans