Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Penjabat Sekertaris Daerah Papua Barat mewakili Pj. Gubernur Waterpauw dalam rapat virtual bersama Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Rapat yang juga dihadiri para Penjabat Gubernur Se- Tanah Papua telah membahas banyak topik berkaitan Pembentukan DOB di Papua, khususnya pembentukan tata kelola pemerintahan dan pengisian formasi ASN, Jumat (3/3/2023).

Dalam kesempatan itu Penjabat Sekda Papua Barat, Dance Sangkek,SH.,MM mengungkapkan langkah pemekaran merupakan suatu kebijakan penting dalam rangka membedah masalah yang terjadi di tanah Papua. Selain itu efisiensi dan pendekatan serta pengendalian pemerintahan begitu cepat.

“Pemekaran sangat positif, nanti ada yang bicara di luar kalau pemekaran itu maunya orang Jakarta, sesungguhnya tidak. Itu poin penting yang memberikan justifikasi bahwa Tanah Papua dan khususnya Papua Barat semakin berkembang,” Ujarnya.

Pj. Sekda juga mengurai kondisi pasca pemekaran provinsi Papua Barat Daya diikuti alokasi anggaran 47 persen merujuk peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 206 tertanggal 27 Desember 2022 lalu. Oleh sebab itu rancangan program dan kegiatan pemerintah Papua Barat yang telah disusun harus ditinjau kembali akibat refocusing.

Selanjutnya dipaparkan dari kuota 153 orang ASN Papua Barat untuk mengisi jabatan di Provinsi Papua Barat Daya tercatat baru 138 orang yang mendaftar. Dirinya juga mengatakan untuk pengusulan sendiri tetap terbuka.

“Dari proses pengisian sudah ada 138 orang, itu jumlah normatif yang diminta tetapi kalau pengusulan pindah pintu itu selalu terbuka untuk kesana,” Terangnya.

Hal lain yang disoroti berkaitan nasib 29 anggota DPR Papua Barat yang jika dilihat dari keterwakilan dan daerah pemilihan berada di wilayah Papua Barat Daya. Dirinya meminta agar permasalahan ini harus dibahas melalui forum resmi oleh kedua pemerintahan dan pihak Mendagri.

“Harus ada bagian yang kita konsepsikan bersama-sama agar mereka itu dibiayai,” Tambahnya.

Poin terakhir yakni pegawai profesi Guru dan tenaga kependidikan telah diserahkan sebanyak 699 dan 12 UPTD yang berada di Papua Barat Daya juga dalam tahap untuk diserahkan. Selain itu berkaitan pembiayaan fakultas kedokteran di Sorong dan Unipa mengingat pada bulan Juni mendatang dijadwalkan berlangsung wisuda lulusan pertama.

Menanggapinya, Deputi V Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum menyampaikan catatan hasil rapat akan disampaikan kepada kementerian lembaga terkait pada Selasa pekan depan. Dirinya juga mengapresiasi semangat Kerja pemerintah provinsi induk maupun daerah otonom baru sangat nyata.

Ditegaskan dengan kondisi terkini sekaligus menggugurkan anggapan negatif bahwa pembentukan DOB tidak mensejahterakan rakyat dan lainnya.

“Ini menulari kami yang di pusat bahwa optimisme dan semangat Bapak/ibu setelah kami melihat progres sangat menggembirakan. Kemajuan pelaksanaan DOB di Papua telah berjalan dengan lancar, baik melalui konsolidasi internal,” Tandasnya.

Turut mendampingi Penjabat Sekda yakni Asisten II, Staf Khusus Pj. Gubernur Papua Barat, Kepala BKD Papua Barat, dan Kadis Kominfo Perstatik Papua Barat.

Penulis : Givenly  Frans