Penjabat Gubernur Papua Barat Tekanan Kualitas Perencanaan Daerah Saat Sosialisasi ASB
MANOKWARI – Sosialisasi Implementasi Analisis Standar Belanja Dalam Perencanaan Dan Penganggaran, serta Pelatihan Aplikasi SIM-ASB Provinsi Papua Barat, berlangsung pada salah satu hotel, Jumat (4/11/2022).
Hadir mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat, staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi khusus (Otsus), Dr. Ir. R. M. Thamrin Payapo, MH, Narasumber dari Universitas Gadjah Mada, Perwakilan OPD Pemprov Papua Barat, serta tamu undangan lainnya.
Membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Papua Barat, Staf Ahli menyambut baik penyerahan dokumen hasil penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) provinsi Papua Barat tahun 2023, dari UGM kepada Pemprov Papua Barat. Dikatakan kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah, yang diikuti ketidakmampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Dimana hal ini tidak diimbangi dengan pengeluaran yang terus meningkat secara dinamis.
“Anggaran dalam konteks otonomi dan e-desentralisasi, menduduki posisi yang sangat penting dan strategis. Sementara di sisi lain, pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi juga disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya standar paltform anggaran,” Ujarnya.
Penjabat Gubernur mengarahkan anggaran daerah dapat disusun berdasarkan kinerja yang dicapai oleh daerah. Yang mana dengan menggunakan dasar kinerja tersebut, maka kualitas perencanaan anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan hasil ASB Papua Barat tahun 2023 memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, guna mencapai target dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026.
“Untuk menyikapi permasalahan yang timbul, agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi yang efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah.
Salah satu instrumen yang diperlukan dalam menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah dengan analisis standar belanja,” Tandas Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otsus. [Kpb_04]