Bappeda Papua Barat Menambah 184 ASB Fisik Tahun 2023

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melanjutkan komitmen implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) non fisik yang pernah disusun pada tahun 2017 dengan menambah ASB fisik. Hasil penyusunan dokumen ASB fisik tahun 2023 telah diserahkan pihak UGM kepada Pemprov Papua Barat, Jumat (4/11/2022).

Narasumber dalam kegiatan Sosialiasi, Awaludin L. SE, M.Si kepada awak media mengatakan agenda hari ini merupakan kelanjutan dari komitmen Pemprov Papua Barat merujuk penyusunan ASB tahun 2017 lalu dan tahun ini Bappeda Papua Barat menambah 184 jenis ASB fisik.
Lanjutnya, belanja pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah membantu OPD menemukan pagu anggaran dan melakukan perincian belanja.

“Selain APBD yang terbatas, adanya amanah yang diberikan pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan yang namanya Mandatory spending, misalnya untuk kesehatan maupun infrastruktur sudah di atur berapa persen. Kita coba aplikasi sistem informasi manajemen ASB yang membantu OPD dalam rangka menemukan pagu dan melakukan perincian belanja,” Jelas Akademisi UGM, bidang ekonomi, Awaludin L. SE, M.Si.

Teknik sipil UGM, Dr. Tantri Handayani menambahkan Analisis Standar Belanja fisik yang ditambahkan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, yaitu bangunan kantor dan sejenisnya. Hal ini mengacu pada udiensi sebelumnya yang dilakukan pihaknya bersama para OPD, Dimana cakupannya antara lain, gedung kantor, gedung negara dan gedung kesehatan, dengan mengadopsi harga satuan bangunan gedung negara yang telah ditetapkan setiap kabupaten/kota.

Dirinya mengaku data historis yang dimiliki dapat melihat kecenderungan harga untuk melakukan pembangunan. Hal tersebut dapat memperlihatkan inflasi dan indeks kemahalan konstruksi, wilayah dan spesifikasi bangunan.

“Kalau ASB fisik, gedung sebenarnya diadopsi dari harga satuan bangunan gedung negara yang memang sudah ditetapkan di setiap kabupaten. Tapi untuk lebih kedepannya, pembangunan tidak hanya kantor dan gedung, tapi ternyata untuk pembangunan pagar dan kandang, kami melakukan analisis dan kami mengambil data historis yang ada, sehingga kami melihat kecenderungan harga itu berapa, untuk melakukan pembangunan,”Tandas Tekni sipil UGM, Dr. Tantri Handayani. [Kpb_04]

Leave a Comment