Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM, BPS Papua Barat Nyatakan Tidak Toleransi Semua Bentuk Korupsi
MANOKWARI – Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (26/7/2022).
Sambutan Pj. Gubernur Papua Barat yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otsus, Dr. Ir. R. M. Thamrin Payapo MH menjelaskan Integritas dalam konteks organisasi adalah kesatuan integritas individu ditambah dengan nilai-nilai organisasi yang wajib diadopsi oleh setiap aparatur pemerintah. Dengan adanya zona integritas ini diharapkan mengubah manajemen menjadi semakin baik,
meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.
“Tentunya saya mendorong agar setiap insan di BPS Provinsi Papua Barat bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai kelembagaan, karena integritas individu tersebut adalah gambaran dari performa kinerja BPS di mata masyarakat. Perlu dipahami bahwa pencanangan zona integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya “wilayah bebas KKN” lalu semuanya mengendur, akan tetapi tetap harus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada para penerus,” Ujar Payapo.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia,SE.,M.Si menuturkan Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari percepatan
reformasi birokrasi yang terkait erat dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu bagi BPS Provinsi Papua Barat, WBK dan WBBM adalah kewajiban sehingga integritas pegawai sangatlah diperlukan dalam proses pembangunan perstatistikan.
Ditambahkan Pattiwaellapia, penetapan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi akan terwujud apabila ASN memiliki sikap mental terpuji, bersih dan melayani, ditunjukkan dengan perilaku yang menunjang seperti kerja dengan tulus, ikhlas dan cerdas, mengutamakan kepentingan masyarakat, menampilkan keteladanan sehingga penetapan zona integritas tidak hanya sebatas slogan semata.
“BPS Provinsi Papua Barat tidak akan
bertoleransi terhadap semua bentuk korupsi dan juga mohon dukungan penuh seluruh stakeholder untuk
dapat merealisasikan komitmen tersebut dengan penuh integritas dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk BPS yang profesional, berintegritas dan Amanah sesuai dengan core value BPS dan selanjutnya kami mengharapkan kritik dan saran dari para stakeholder agar pelayanan BPS Provinsi Papua Barat
semakin prima,” Beber Kepala BPS Papua Barat.
Pegawai lingkup BPS Papua Barat juga melakukan penandatanganan pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan sikap turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Selanjutnya bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. [kpb_01]