Pemenuhan Kebijakan Layanan Publik, Pemprov Papua Barat Canangkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam agenda tersebut turut diserahkan penghargaan penyelengara unit pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dipusatkan pada salah satu hotel, Selasa (29/3/2022).
Sekertaris Daerah Papua Barat, Dr. Nataniel D. Mandacan,M.Si menuturkan menuju Birokrasi bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima perlu dibangun sebuah integritas pada satuan kerja uang langsung melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan langkah awal menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2020 tentang grand design reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program telah diterbitkan mendukung realisasinya.
“Peraturan tersebut menargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, bebas KKN, serta peningkatan kapasitas pelayanan publik. Baik pusat maupun kita di daerah perlu membangun pilot project reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan dan diterapkan pada unit kerja lainnya,” Jelas Sekda Papua Barat, Dr. Nataniel D. Mandacan,M.Si membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Deputi Bidang Pelayanan Publik, Prof. Dr. Dian Natalisa, MBA juga menambahkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 memiliki komitmen besar dalam melakukan reformasi birokrasi. Diingatkan pula tidak adanya toleransi bagi bagi pelayanan publik yang lamban.
Salah satu upaya mendukung terwujudnya WBK/WBBK pilar utama yang wajib dibangun adalah pemenuhan kebijakan layanan publik.
“Inti dari perwujudan WBK dan WBBM yang paling krusial adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Sudah sejatinya negara hadir demi kepentingan masyarakat,” Tambah Deputi Bidang Pelayanan Publik, Prof. Dr. Dian Natalisa, MBA sembari mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Papua Barat.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat, Musa Y. Sombuk juga menyatakan hasil penilaian tahun 2021 pemerintah Papua Barat masih bertahan pada level sedang dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja utamanya pelayanan publik.
“Kami berharap tahun ini ada penilaian dimulai bulan Mei dan pemerintah Papua Barat menyiapkan diri. Sebelum penilaian kami juga akan lakukan semacam pendampingan,” Tandas Kepala Perwakilan ORI Papua Barat. [kpb_01]