Diskominfoperstatik

JAYAWIJAYA PAPUA PEGUNUNGAN-Pemerintah dari enam provinsi se-tanah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan, pada sabtu, ( 20/04/2024 ) menggelar rapat kerja daerah ke II Asosiasi Gubernur se-tanah Papua, pada gedung Betlehem, Wamena, kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan.

Rapat dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pembangunan Tanah Papua yang maju, inklusif dan berkelanjutan.

Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix V. Wanggai, S.IP.,M.PA, selaku ketua Asosiasi, dikesempatan rapat itu, mengemukakan beberapa poin penting dari rapat kerja daerah ke I sebelumnya di Timika 20 september 2023, yakni pelaksanaan pemilu tahun 2024, implementasi program nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi dan program lainya.

Kesepakatan tentang kelanjutan sosialisasi keberadaan Otsus. Transisi pelaksanaan pemerintahan, yaitu personil, peralatan pembiayaan dan dokumen ( P3D ). Kerjasama antar daerah untuk distribusi komoditas daerah.

“Ini adalah hasil 7 kesepakatan Timika, asosiasi gubernur ini penting untuk terus kita lakukan koordinasi intens dengan BP3OKP. Ini juga penting untuk kita koordinasi dengan wakil presiden terpilih.

Dalam tantangan konteks pembangunan yang akan kita hadapi kedepan dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang dikolaborasikan dalam enam untuk satu, satu untuk enam,”jelas dia.

Hal lain yang disampaikan Dr. Velix, yakni Menyepakati bersama untuk mendorong dokumen perencanaan nasional dokumen perencanaan satu tahun kedepan 2025, RPJMN 2025-2029 dan RPJP tahun 2025-2045.

“Kita sepakat bahwa kita ada dalam satu wilayah yang akan memasuki satu pemerintahan baru, seiring dengan perencanaan baru pada oktober nanti. Kita sama-sama berjuang di tingkat nasional untuk memasukan agenda di dalam kebijakan nasional di pemerintahan baru,”terang Velix.

Sejalan dengan itu, Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, Dalam kesempatan itu, mengemukakan pentingnya membuat visi besar dalam mempersiapkan masa depan Papua, guna  mendukung generasi Indonesia emas 2045. Pihaknya mengajak seluruh Pj. Gubernur untuk bersama-sama mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Saya sangat percaya pada keyakinan visi yang besar. Jangan bikin visi kecil-kecil, karena Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Oleh karena itu bikinlah visi yang besar, bahwa kalau kita belum mencapainya sekarang, maka nanti ada generasi yang melanjutkan visi itu. Hari esok harus lebih baik dari hari ini,”ungkap Pj. Gubernur ABT.

Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M, juga di kesempatan itu menyebut, bahwa sebagai daerah otonomi baru, yang dilaksanakan adalah penataan pemerintahan mulai dari sumber daya manusia hingga nomenklatur pemerintahan tingkat provinsi dan pembangunan sarana pendukung infranstruktur.

“Kita semua sama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program pemerintahan di enam provinsi ini. Tapi kita DOB harus menyiapkan kantor-kantor, menata pemerintahan dan membangun infranstruktur pendukung lainnya,”singkatnya.

Menyambut baik rapat yang berlangsung, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si,  menyambut baik dan menyemangati rekan-rekan Pj. Gubernur untuk tetap terus menyamakan presepsi dan membangun kebersamaan dalam membangun. Menurutnya, melalui kolaborasi yang dilakukan, merupakan momentum baru untuk memulai pembangunan di tanah Papua.

“Saya melihat ini sejarah yang sedang kita buat. Kebersamaan ini sudah semakin baik dalam berkolaborasi mengerjakan pembangunan,”singkatnya.

Pemerintah provinsi Papua, juga melalui perwakilannya, menyampaikan bahwa salah satu faktor penting dalam menopang percepatan pembangunan adalah penganggaran. Dimana perlu adanya pengusulan agar ada penambahan alokasi dana otonomi khusus ( Otsus ). UU nomor 2 tahun 2021 menurutnya masih serba berkekurangan dalam menopang percepatan pembangunan Papua.

Sedangkan usulan Papua Selatan, juga melalui perwakilannya, juga mengisukan pembangunan di bidang pendidikan, terutama kewenangan kabupaten dan provinsi dalam menangani sekolah SMA.

Hasil kesepatan rapat kerja asosiasi  gubernur se-Tanah Papua, menyusun sedikitnya 9 kesepakatan Wamena, yang akan diteruskan dalam penyampaian kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Poin tersebut antara lain, menetapkan dan melanjutkan berbagai program kegiatan strategis pemerintah yang terlaksana di tanah Papua tahun 2024, seperti trans Papua, tol udara, BBM 1 harga dengan dukungan penerbangan khusus, kawasan ekonomo khusus ( KEK ) Sorong, kawasan pariwisata prioritas Raja Ampat, kawasan industri Teluk Bintuni, kawasan industri pupuk FakFak, kawasan industri perikanan Biak, kawasan indsutri Timika dan kawasan sentra pertanian Merauke, maupun berbagai kegiatan prioritas lainnya.

Turut hadir dalam rapat, Perwakilan Kantor Kepresidenan, Perwwakilan BP3OKP, Forkopimda setempat, rombongan enam Pj. Gubernur, tediri dari para asisten pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.

Penulis : Simon Patiran