Diskominfoperstatik

MANOKWARI-Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, belum lama ini, yaitu, pada senin, ( 04/03/2024 ), ditemui pihak IPB ( Institut Pertanian Bogor ) di Manokwari.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah ( Brida ) provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Dany Heatubun, yang juga sekaligus merupakan Dosen Unipa serta dua orang dosen asal Unipa.

Dengan tujuan untuk membangun Papua Barat dari sisi sumber daya Manusia pada bidang pertanian dan peternakan,  pertemuan itu di sambut baik Pj. Gubernur Ali Baham.

Keinginan untuk menghadirkan sekolah berbasis pemberdayaan rakyat yang telah hadir dikabupaten FakFak, Atas permintaan untuk menghadirkannya pula  sekolah tersebut di seluruh kabupaten lain yang ada di wilayah pemerintahannya, seperti kabupaten Kaimana, Wondama, Bintuni dan Manokwari, orang nomor satu di Papua Barat ini berpendapat, agar rencana tersebut penerapannya terlebih dahulu dilakukan pada OPD terkait masing-masing kabupaten tersebut.

“Saya berharap, nanti pak Prof Charlie coba nanti dirumuskan, kira-kira kalau pemerintah provinsi masuk lewat program seperti apa. Tapi tentunya kita akan dorong ke kabupaten-kabupaten untuk mendukung dan dapat disingkronkan dengan program dan visi pemenda setempat,”ungkapnya.

Pj. Gubernur juga mengakui, bahwa lemahnya ketahanan pangan lokal, tingginya kemiskinan ekstrim dan inflasi, diakibatkan ketidak mapuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Apalagi kaitannya dengan ketahanan pangan lokal, kemiskinan ekstrim masih tinggi ini juga berhubungan dengan ketidak mampuan kita mengelola sumber daya alam. Kita selalu berpengaruh dengan distribusi yang masih tinggi dan menyebabkan tinggi inflasi,”tambah Pj. Gubernur Ali Baham.

Dosen IPB, Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA IPU, usai pertemuan kepada awak media mengatakan, bahwa tujuan merekan menemui Pj. Gubernur Papua Barat adalah untuk menyampaikan tentang rencana mengembangkan sekolah berbasis pemberdayaan rakyat.

Disebutkannya, sekolah itu hadir di FakFak Papua Barat selama kurang lebih sembilan bulan, sehingga mereka ( pihak IPB ) memohon dukungan kepada Pj. Gubernur selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mendorongnya kabupaten lain di Papua Barat

“Jadi ketika petani pintar, peternak pintar, dan mereka kolektif berjemaah, mereka diharapkan membentuk sistem integrasi horisontal. Sistem ini berkebalikan dengan vertikal. Kalau integrasi vertikal itu, seorang yang kaya, punya segalanya mulai perusahaan, bibit, pakan, obat, sehingga menguasai. Memang efisien dan diperbolehkan oleh UU,”jelasnya.

Lanjut prof. Ir. Muladno, tujuan akhir dari masuk menghadirkan sekolah ini, adalah upaya untuk bagaimana petani maupun peternak lokal memenuhi dan menciptakan ketahanan pangan di Papua Barat.

“Tetapi kalau ini semua dikerjakan mereka habis, peternak tidak kebagian apa-apa, oleh sebab itu kita bikin integrasi horisontal, sehingga yang punya bibit sendiri bekerjasama dengan yang punya pabrik pakan sendiri, punya pabrik potong sapi sendiri dan lain sebagainya,”tutupnya.

Diketahui, IPB saat ini diketahui sedang melakukan pembelajaran partisipatif dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi sekolah pemberdayaan rakyat bekerja sama dengan pusat studi pengembangan pertanian dari pedesaan, IPB dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Nantinya jika sekolah tersebut berdiri, maka dengan kerja sama IPB dan pihak Unipa, maka Unipa yang akan melanjutkan pembelajaran partisipatif.

Penulis : Simon Patiran