Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si memaparkan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, Dan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Provinsi Papua Barat, Senin (11/9/2023).

Pertama, terhadap pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk rekrutmen DPR Otsus Tingkat Provinsi Dan DPRK Otsus Di Kabupaten Se – Papua Barat telah disepakati oleh pemerintah provinsi disertai dukungan anggaran. Berikutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan. Alokasi anggaran pada inspektorat provinsi papua barat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah sebesar 0,71 % (nol koma 7 puluh 1 persen).

Terhadap pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah, Pemerintah daerah sepakat dan telah menambah alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023.

Hal lain berkaitan pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih kontingen provinsi Papua Barat peraih medali pada pekan olah raga nasional ke XX, dan paralimpiade nasional tahun 2021. Kemudian telah memberi dukungan anggaran melalui OPD teknis yang prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung program kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat.

Pemerintah sepakat terhadap monitoring dan evaluasi secara efektif dilaksanakan dimulai pada bulan januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk tahun 2024 untuk monitoring evaluasi Hibah. Selanjutnya,
Pemerintah daerah telah mengalokasikan dukungan anggaran pada badan penanggulangan bencana, untuk membiayai kegiatan “kesiapsiagaan dan pencegahan untuk penanganan elnino-lanina Provinsi Papua Barat”, dan didukung dengan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga yang cukup. Dukungan lainnya berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki penyuplai air pada unit pemadam kebakaran – satuan polisi pamong praja.

Terhadap pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat tentang dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Pemerintah daerah sepakat sekaligus mengapresiasi pandangan dewan. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah mengambil langkah-langkah nyata terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Tersusunnya regulasi (peraturan gubernur nomor 17 tahun 2023);
2. Terbentuknya satuan tugas provinsi;
3. Terlaksananya rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten;
4. Tersusunnya rencana kerja satuan tugas dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan semua opd, tim penggerak pkk, organisasi wanita lainnya, lsm, swasta, dan ormas;
5. Tersalurnya bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin ekstrim dan keluarga yang mempunyai anak stunting;
6. Kunjungan gubernur papua barat dan satgas dalam rangka intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting ke seluruh kabupaten;
7. Orang tua asuh yaitu mengangkat anak stunting menjadi anak asuh;
8. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-keriting sebagai salah satu terobosan pendukung informasi penanganan stunting.

“Kami informasikan kepada dewan yang terhormat bahwa aplikasi ini mendapatkan apresiasi dari tim evaluasi pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah triwulan i di inspektorat jenderal kementerian dalam negeri di Jakarta, rabu 6 september 2023,” Jelasnya.

Langkah-langkah tersebut diatas didukung dengan pergeseran anggaran yang lebih fokus pada pengalokasian anggaran yang lebih efektif. Diharapkan pada tahun 2024, provinsi Papua Barat dapat mencapai target zero kemiskinan ekstrem dan angka stunting di bawah 14% (empat belas persen) sebagaimana amanat dan instruksi Presiden RI.

Pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggarannya, antara lain pelestarian dan penataan hutan wisata alam gunung meja kabupaten manokwari, pemanfaatan lahan dikawasan perumahan jabatan gubernur di susweni, sebagai kebun lahan sumber bahan yang akan dijadikan obyek ekowisata dan ekoedukasi. Kami berharap dalam waktu dekat dapat dicapai perjanjian kerjasama (PKS) antara Gubernur Papua Barat dengan kementerian kehutanan (balai konservasi sumber daya alam/bksda) dalam pengelolaan kawasan hutan lindung gunung meja.
Pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif.

Saat ini, pemerintah daerah telah membuka seleksi terbuka sekretaris daerah provinsi Papua Barat dan akan dilanjutkan dengan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini dilakukan sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Juga mendorong semangat merit system dalam manajemen kepegawaian di pemerintah provinsi papua barat, tidak ada lagi pejabat yang bertahun-tahun dalam jabatannya tanpa dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Penulis : Givenly Frans