Diskominfoperstatik

Manokwari-Penjebat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. ( Purn ) Drs. Paulus Waterpauw M.Si, mewajibkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), untuk melakukan penginmputan seluruh paket pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP ), baik paket tender dan pelelangan, paket penunjukan langsung dan paket swakelola.

“Saya mengharapkan dan memerintahkan kepada saudara-saudara, untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, untuk mempercepat penyerapan anggaran. Karena kita sudah masuk triwulan ke dua,”jelas Pj. Gubernur dalam amanatnya saat apel gabungan, senin ( 17/04/2023 ).

Penjabat Gubernur juga meminta, agar pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara tersentralisasi. Dimana tidak ada lagi penunjukan langsung yang dilakukan oleh OPD, melainkan kebijakan melalui biro pengadaan barang dan jasa. Rekapan belanja pengadaan barang dan jasa tersebut, juga diminta Pj. Gubernur, untuk diserahkan sebelum hari raya idul fitri.

Hal yang diingikan mantan Kapolda Papua ini, yaitu pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga pihaknya menyinggung terkait kemiskinan ekstrim, padahal cukup besar anggaran yang diturunkan pemerintah pusat ke Papua Barat.

“SOP atau SK yang kita akan turunkan kepada saudara-saudara, OPD yang tidak melaksanakan, akan mendapat sanksi. Karena kita mau lihat ini sebenarnya uang kita yang besar ini kemana larinya, sementara rakyat kita masih miskin itu, anak-anak stunting banyak, yang putus sekolah masih banyak itu, yang nganggur apalagi, ini pelayanan dasar bapak ibu, yang kita harus sentuh mereka, bukan hanya menghabiskan anggaran itu,” tegas Pj. Gubernur

Terkait hal tersebut, orang nomor satu di Papua Barat ini, bahwa pihaknya akan melakukan kontrol langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, hal ini semata-mata demi mewujudkan harapan masyarakat.

“Saya mau kontrol langsung ini, waktu saya sudah cukup untuk kontrol barang ini, dan dong jang salahkan saya ya, ini demi kebaikan kita semua. Mari kita kerjasama untuk buat barang ini dengan baik, rezeki yang lebih bapak ibu punya, manfaatkan dengan baik, tapi kita juga harus punya kebijakan khusus karena pemerintah dan negara berikan untuk rakyat, kita sebagai penyelenggaranya, yang hanya melaksanakan hal yang menjadi harapan masyarakat. Bagaimana stuju ka tidak bapak ibu?, tanya gubernur akhiri amanatnya tersebut,”

Dalam apel ini, sebelumnya Penjabat Gubernur juga secara simbolis menyerahkan SK tanda kehormatan satyalancana karya satya dari Presiden RI kepada 224 ASN Papua Barat.

Penulis : Simon Patiran