Pemerintah Papua Barat Ikuti Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bersama BPKP
Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan Exit Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
Exit Meeting diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan exit meeting oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Zainuri . Dikatakan bahwa tujuan dari diadakannya evalusi adalah untuk membantu pencapaian sasaran pembangunan daerah, juga untuk memastikan program kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, juga Inspektur Provinsi Papua Barat, Sugiono dan Perwakilan OPD terkait. Dijelaskan Dance Sangkek bahwa akan ada temuan yang dipaparkan dalam proses exit meeting ini, namun semuanya bertujuan untuk membantu proses perencanaan dan penganggaran di daerah dapat berjalan dengan baik,
“Walaupun nanti ada temuan-temuan yang akan disampaikan kepada kita semua berkaitan dalam proses kita melakukan perencanaan dan penganggaran. Apa yang sudah didapati, dari hasil itu kita akan mendapatkan arahan dan rekomendasi yang perlu diperbaiki dan diperkuat supaya proses kerja kita di waktu yang akan datang lebih baik” ungkap Sangkek.
Beberapa sektor yang dievaluasi pada kegiatan Exit Meeting dihari Selasa (28/03/2023) ini antara lain, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata, dan Sektor Perikanan. Beberapa OPD terkait diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kepala BPKP Papua Barat dalam kesempatan itu memberikan kesimpulan dari hasil evaluasi bahwa Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat belum optimal,
“Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat belum optimal mendukung pencapaian sasaran Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata, dan Sektor Perikanan pada target RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023 karena SKPD belum berhasil mengindentifikasi strategi pencapaian isu strategis tercermin dari rencana kegiatan dan belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tidak efektif dan efisien” pungkas Zainuri.
Penulis : Maria Malir