Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Badan Pusat Statistik Papua Barat menggelar Pleno Provinsi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Ini merupakan proses ujicoba yang dilakukan pada akhir tahun 2022 lalu dengan tujuan mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral instansi pusat maupun daerah, Kamis (16/3/2023) dipusatkan pada salah satu hotel.

Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia,SE.,M.Si menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan tersebut merujuk peraturan kepala Badan Pusat Statistik nomor 3 tahun 2022. Tujuannya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dengan demikian jika ketersediaan data telah baik akan mendukung program serta kegiatan menyasar pada pembagunan daerah.

Diuraikan saat ujicoba pihaknya menggandeng beberapa OPD sebagai sampel yang proses penilaian dilakukan oleh tim penilai internal. Proses juga dimulai dari dokumen dan interview penjamin kualitas. Setelah penilaian oleh TPI juga dilakukan kajian penjaminan kualitas oleh Tim Penilaian Badan. Tahap terakhir dilakukan evaluasi pleno level Provinsi dan nasional.

“Pleno ini yang kita lakukan mekanisme membandingkan antara nilai TPI dengan TPB kalau ada disparitas tinggi kita akan mengecek penyebab karena apa. Apakah kekurangan bukti pendukung atau hal lain,” Ujar Pattiwaellapia.

Ditambahkan Indeks Pembangunan Statistik secara garis besar akan digunakan pada output dan outcome mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral di OPD tersebut. Disamping itu upaya menumbuhkan kesadaran pentingnya statistik bagi (K/L) atau OPD dalam pembangunan nasional, memicu serta memacu dan pengembangan proses bisnis statistik guna meningkatkan kualitas data.

“Kalau datanya berkualitas akan digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan level pusat maupun daerah,” Terangnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat, Frans P. Istia,S.Sos.,MM menambahkan sejak 2018 kolaborasi memperbaiki data sektoral di pemerintahan Papua Barat melalui sejumlah kegiatan. Diakui banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi tata kelola maupun kebijakan penganggaran. Dirinya mengapresiasi BPS Papua Barat sebagai pembina data sangat mendukung dan menargetkan pada tahun 2023 harus memiliki rencana aksi yang jelas berkaitan dengan satu data Indonesia.

Pihaknya juga memiliki terobosan untuk melakukan penjemputan data sekaligus memberikan pemahaman kepada pimpinan OPD pentingnya data sektoral di daerah. Langkah berikut untuk penguatan Satu Data Indonesia (SDI) rencananya akan berkoordinasi hadirkan semua pimpinan OPD pada satu forum resmi dan adanya intervensi pimpinan daerah berkaitan tujuan dimaksud.

“Harus ada intervensi pimpinan untuk memberikan sebuah ketegasan bahwa dikasih waktu dan target pimpinan OPD selesaikan data sektoral. Pimpinan OPD harus tahu indikator dalam 5 domain sehingga saat pertemuan oleh Pimpinan daerah bersama pimpinan OPD sangat wajib, sehingga intervensi maka kita sudah bisa dapat ukuran rencana aksi bisa dilakukan,” Bebernya.

Penulis : Givenly  Frans