Diskominfoperstatik

SORONG – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2022 sebagai sarana menjembatani kita berkumpul dan bersilahturahmi serta membahas hal-hal yang berhubungan dengan bisnis Bank Papua, sekaligus sebagai forum saling memberi informasi tentang perkembangan pembangunan, penyelengaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyaratan di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing di tanah Papua. Ini dikatakan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, M.Si, Kamis (2/3/2023) pagi.

“Saat ini kita berkumpul, sebagai owners dari Bank Papua dan kita telah menjadi 6 organ inti dan memiliki 42 sub organ penting yang harus saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lain untuk saling memacu pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita di tanah Papua, dengan semangat enam didalam satu, dan satu didalam enam,”ujarnya.

“Meski jumlah penduduk kita di tanah papua, baru mencapai 5.437.775 jiwa (data BPS tahun 2020) namun saat ini tanah papua sudah punya 6 gubernur, dan akan punya 6 Ketua DPR di tingkat provinsi, 6 Ketua Majelis Rakyat Papua, dan seluruh perangkat lainnya di tingkat kabupaten dan kota di tanah Papua. Jika dibandingkan dengan pulau jawa dengan jumlah penduduk 147,95 juta jiwa (berdasarkan data bps thn. 2020) DKI Jakarta, 10,56 juta jiwa, Banten, 13,16 juta jiwa, Jawa Barat, 49,94 juta jiwa, Jawa Tengah, 34,55 juta jiwa dan Jawa Timur, 39,74 juta jiwa.
Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah dan negara yang begitu sangat istimewa atas tanah Papua, mesti kita kelola dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat kita bisa cepat menikmati arti kesejahteraan yang sesungguhnya. Masyarakat kita tidak banyak, mestinya lebih mudah untuk kita urus, asal kita mau satukan tekad dan semangat kita, semua pasti bisa diurus dengan baik,”ujar Gubernur Waterpauw.

Dikatakan, ada kemudahan-kemudahan fasilitas perbankan namun juga terukur dengan prinsip kehati-hatin yang saya pikir bisa segera menjawab harapan hadirnya
pergerakan ekonomi di masyarakat akar rumput.

Misalkan program percepatan akses keuangan daerah (Papeda), program kredit yang diberikan kepada pelaku usaha mikro
yang produktif dan layak namun tidak
memiliki agunan yang cukup, dalam rangka mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal, dengan plafon maksimal kredit sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ini perlu didukung karena mampu memberi dampak pergerakan ekonomi di masyarakat.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Papua Barat saat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh relaksasi usaha masyarakat sejalan dengan pemulihan perkekonomian nasional dan global. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan terbesar disumbangkan dari pertambangan, dan industri pengolahan serta diikuti industri jasa. Sedangkan dari sisi pengeluaran yang positif didorong oleh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah.

“Setelah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk itu PT Bank Pembangunan Daerah Papua melakukan langkah-langkah strategis, mengkolaborasi dengan pemerintah, bumn, dan pihak swasta untuk meningkatkan bisnis melalui penyaluran pinjaman/kredit ataupun bisnis lainnya dalam rangka meningkat kan kinerja Bank Papua.

Lanjutnya, perkembangan ilmu teknologi berbasis digital menuntut semua pihak untuk mengikuti perkembangan teknologi di segala sektor termasuk sektor
perbankan. Teknologi ini untuk mendorong pelayanan operasional di kantor cabang dan kantor cabang pembantu agar cepat dan tepat sesuai dengan harapan
pemerintah dan masyarakat.

Diungkapkan, pihak manajemen bersama jajaran bank papua buat prosedur dan mekanisme yang sederhana dengan tetap memperhatikan kehati-hatian untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pemerintah daerah sebagai pemilik bank dan masyarakat sebagai nasabah.

Direksi membuat kebijakan strategis dibidang pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang teknologi serta menyiapkan
infrastruktur dasar termasuk teknologi digital yang memadai untuk memperlancar pelayanan dan menjawab tantangan/persaingan secara global maupun persaingan industri jasa perbankan di tanah Papua.

“Oya, sebagai catatan untuk diketahui bersama, bahwa otoritas jasa keuangan (OJK)) telah merevisi syarat modal disetor bagi pendirian bank baru di indonesia. hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 12 /pojk.03/2021 tentang bank umum. Dalam aturan tersebut dinyatakan bagi pendirian bank berbadan hukum indonesia (bHI) menetapkan syarat modal minimal Rp 10 triliun. Nilai ini naik tinggi dibandingkan aturan sebelumnya yakni Rp 3 triliun,”ujar Gubernur.

Artinya, bahwa saat ini tidak mudah untuk mendirikan sebuah bank. karena itu mari kita mantapkan tekad dan kerjasama kita untuk membesarkan bank papua yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan ekonomi di tanah Papua, dan dengan demikian Bank papua akan hadir di hati setiap orang di tanah Papua.

“Kepada manajemen dan jajaran bank papua agar menjalankan bisnis bank secara profesional dengan mengembangkan potensi-potensi bisnis yang strategis, untuk meningkatkan pendapatan /laba yang signifikan bagi bank Papua,”harapnya.

Sumber : Tim Media Pj. Gubernur Papua Barat.