Pemprov Papua Barat Melalui DPMK Dorong MoU Bersama Kejaksaan untuk Kampung Tertib Hukum Semua Kabupaten
MANOKWARI – Pemanfaatan Dana Desa/kampung menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam realita serta tantangan terbesar yang kerap dihadapi adalah pencegahan dari potensi penyalahgunaannya, yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan.
Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Asisten Intelijen Kejati, Muhammad Bardan,SH.,MH memberikan materi tentang kampung tertib hukum. Dijelaskan ini menjadi kegiatan pokok dalam upaya pencegahan, agar para kepala desa terhindar dari penyimpangan atau tidak terjerat Tindak Pidana Korupsi.
Ia berharap upaya pencegahan patut didukung sosialisasi dan dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemprov Papua Barat melalui DPMK dengan Kejaksaan serta Polda Papua Barat. Oleh sebab itu atensi ini akan bersinergi, sehingga penegak hukum tidak serta merta melakukan pemeriksaan saat adanya laporan, namun diproses, lebih dulu diserahkan ke aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
Setidaknya ada tiga faktor penyebab yang diduga menimbulkan penyimpangan yakni kesadaran, kurangnya pemahaman dan terakhir banyaknya perkara berujung ke pengadilan menyebabkan resistensi pada masyarakat desa.
“Terkait kampung tertib hukum memang tiap daerah berbeda, tetapi seperti yang sudah ada di aimasi kita berharap ada kampung-kampung tertib hukum lain kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Barat,” Terangnya.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat, Legius Wanimbo,S.PT.,MM menambahkan pihaknya menyambut baik dan bersedia memfasilitasi melalui kejaksaan ada program kampung/desa tertib hukum bisa dijalankan. Selain itu melalui rakornis ada langkah konkrit yang bisa dilakukan dan dirumuskan untuk tindaklanjut, baik berupa perjanjian kerjasama tingkat provinsi dan kabupaten.
Diketahui pada Kabupaten Manokwari terdapat dua kampung yang telah dicanangkan sehingga menjadi daya dorong terbentuk pada seluruh Kabupaten di Papua Barat.
“Kajari akan bersinergi bersama Kabupaten masing-masing untuk bisa menindaklanjuti sesuai arahan mengawal pencegahan preventif untuk penggunaan dana desa. Melalui pemberdayaan kampung masyarakat Papua Barat itu bisa sejahtera, terutama pemanfaatan dan optimalisasi kemampuan dana desa itu secara baik. Kita mengurangi, kalau boleh tidak ada penyalahgunaan dari sisi dana desanya,” Harapnya.
Penulis : Givenly Frans