Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere,MTP, memimpin rapat koordinasi perluasan areal pertanian antisipasi darurat pangan. Ditegaskan ini bukan agenda seremonial, tetapi tindakan nyata yang wajib menjadi perhatian bersama, Selasa (19/3/2024).

Pj. Gubernur Ali Baham menyatakan dirinya akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tim antisipasi kerawanan pangan dan kaitan apa yang dilakukan. Sebelum ada instruksi mengenai antisipasi kerawanan pangan tersebut, ia lebih dulu selalu menyuarakan potensi (5B) yakni Bangga menanam, Bangga menjual, bangga masak dan bangga makan. Hal itu juga memiliki hubungan erat dalam upaya percepatan penanganan inflasi serta daya beli masyarakat.

“Sehubungan dengan itu dan kesempatan ini tentunya perlu adanya gerakan bersama melibatkan semua komponen dan pemerintah, TNI-Polri sebagai penggerak. Dari awal saya sudah tegas bagaimana 5B, bagaimana gerakan masyarakat garap lahan tidur, ketahanan pangan keluarga, dan pemanfaatan lahan pekarangan,” Ujarnya.

“Dengan pergub, kalau dalam kondisi tertentu kita akan kordinasi Mendagri dan komunikasi agar anggaran bersama dari dana tidak terduga,” Sambungnya.

Dikatakan Pj. Gubernur Papua Barat ditargetkan proses penanaman hingga masa panen dipercepat dalam kurun waktu tiga bulan kedepan. Pasalnya arahan Mendagri sesuai hasil rapat inflasi telah menyebut potensi kerawanan pangan dan El Nino gorila.

“Kita mengelola waktu, sehingga tidak boleh biasa-biasa. Cari jenis padi yang 3 bulan,supaya Juni kita panen bersama, jagung dan padi,” Tegasnya.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah menjabarkan arahan yang disampaikan oleh KASAD bekerjasama dengan Menteri Pertanian diketahui telah puluhan negara alami masalah pangan. Selanjutnya diprediksi pada bulan Juli mendatang cuaca kering akan terjadi sehingga memperlambat produksi tanam.

“Kita diharapkan bulan ini harus memulai tanam target 1 juta hektar dan target Juni kita panen sehingga jadi stok pangan. Saya menggugah disini perluasan areal tanam harus kita genjot sekarang,” Harapnya.

Selain itu terkait masa tanam yang sesuai laporan hanya berlangsung dua kali setahun dapat ditingkatkan. Disamping itu pendampingan bagi petani menjadi faktor penting.

Arahan lainnya juga meliputi sistem pengairan, ketersediaan pupuk dan utamanya tenaga petani di Papua Barat, diharapkan keterlibatan masyarakat lokal.

“Kita dari Kodam siap melakukan pendampingan dan semua terutama pemerintah kami minta kerjasama. Jangan buka lahan tapi tidak ada petani, saya pingin juga masyarakat lokal diajarkan bertani sawah jangan dari pendatang saja. Saya tidak membedakan tapi ingin semua terlibat,” Jelas Pangdam.

Pj. Sekda Papua Barat, Dr. Jacob Fonataba menambahkan fokus juga meliputi lahan potensi unggulan inflasi seperti padi, cabai, bawang merah dan minyak goreng di Kabupaten/kota. Selain itu Untuk lahan tidur yang belum dimanfaatkan, terutama lahan kering akan bekerjasama melalui Balai Wilayah Sungai, bagaimana membuka kembali untuk pemanfaatan tugas siapkan pompa.

“Kita harus segera buat langkah persiapan, terutama komoditi penyumbang inflasi. Pendampingan produksi apa yang dilakukan agar produksi tidak standar mulai dari hulu ke hilir. Perluasan areal, kalau tenaga petani dan pemerintah terbatas maka peran TNI dan polri bersama, berkaitan dengan rantai pasok,” Tandasnya.

Rapat turut dihadiri pihak Balai Penerapan standar instrumen pertanian Papua Barat, Badan Pertanahan Nasional Papua Barat, Balai Wilayah Sungai Papua Barat. Untuk perwakilan kebupaten diikuti secara virtual.

Penulis : Givenly Frans