Diskominfoperstatik

MANOKWARI-Pada selasa, ( 06/02/2024 ), dalam rapat kerja bupati se-provinsi Papua Barat, juga mewadahi para pejabat tinggi di Papua Barat itu, telah banyak membicarakan seputar persiapan pelaksanaan pemilu 2024.

Dimana rapat dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum ( Pemilu ) serentak tanggal 14 februari 2024 itu, mempertemukan Pj. Gubernur Papua Barat, Forkompimda Papua Barat, pihak penyelenggara KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) maupun Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu ) serta para bupati se-Papua Barat.

Paparan dimulai dari Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, memperketat pengendalian minuman keras menjelang pemilu 14 februari 2024, sembari melaporkan bahwa kondisi kamtibmas di Papua Barat secara umum dalam keadaan aman terkendali. Hal lainnya, yakni pemetaan wilayah hukum Polda Papua Barat, baik dari sisi kerawanan pemilu hingga proses pendistribusian logistik terutama ke wilayah terjauh dengan kondisi geografis yang cukup menantang.

“Kenapa ini harus saya sampaikan, bapak ibu bupati kepala OPD, kitong semua taulah permasalahan yang ada di bawah ( di masyarakatb ). Parameter pembangunan bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakat berjalan aman dan tertib sehingga Papua Barat dalam keadaan aman,”ungak Kapolda Isir.

Sementara itu, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Papua Barat, Mayjen TNI. Daru Cahyono, juga melaporkan Kerawanan mani politik dan politisasi sara serta kerawanan di TPS. Ia menyebut, bahwa terdapat 23 indeks kerawanan di Papua Barat. Tugas Binda adalah melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilu dalam rangka mendeteksi dan mencegah dini kerawanan maupun hal-hal yang mengganggu jalannya pemilu baik di dalam maupun luar negeri.

“kita ini netral dalam pemilu, seperti TNI/Polri. Kita juga melaksanakan monitoring pemilu ini di dalam dan luar negeri. Terkait dengan warga negara asing ada tiga sumber, dari migrasi 230 WNA, 718 dari Disdukcapil, Disnaker dalam proses update,”ungkapnya.

“Ini perlu orang asing, karena keberadaan orang asing akan memperanguhi korenspondent media asing ada di sini. Ini perlu monitor karena akan menguplod kejadian peristiwa yang terjadi di TSP,”jelas Kabinda Cahyono.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Drs. Harli Siregar, S.H., M.Hum, mengatakan, bahwa berdasarkan data per 8 januari 2024 terdapat 1.032 laporan. Akan tetapi tidak satupun dari provinsi Papua Barat yang artinya Papua Barat berada pada angka nol.

“Karena itu data yang kita ambil dari Bawaslu kita di sentra Gakkumdu. Kalau ada hiruk pikuk itu biasa karena nuansa demokrasi, tetapi adakah ujungnya ke meja hijau,? Papua Barat masih bersih,”pungkas Kajati Harli.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan indeks presepsi korupsi Papua Barat yang masih anjlok. Dimana Papua Barat memiliki nilai 34 di tahun 2022 yang di anggap sangat rendah oleh Kajati Papua Barat.

“Ya kalau saya, selalu mengajak saja masyarakat dan kita semua khususnya para pejabat supaya sadar hukum. Karena ada panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengabdi di tanah ini,”tambah Kajati Papua Barat.

Kepala Pengadilan Tinggi Papua Barat, . Hery Supriyono, S. H., M. Hum, dalam paparanya, juga menyebut bahwa masyarakat Papua Barat sudah sadar hukum.

“Tingkat kriminal di Papua Barat sudah sangat minim, karena masyarakat Papua Barat sudah sangat sadar hukum,”ungkapnya.

Terkait tugas Pengadilan dalam pelaksanaan pemilu 2024, yakni pendafyaran Para calon anggota legislatif untuk memperoleh surat keterangan tidak terkait tindak pidana sebagai syarat pendaftaran ke KPU. Tugas lainnya, yakni menangani tindak pidana terkait pelanggaran pemilu. Dimana mahkama agung telah menunjuk hakim yang telah tersertifikasi untuk menangani tindak pidanq pemilu.

Korupasi di identiknya dengan praktek penganggaran. Sejak tahun 22, tercatat 44 perkara kejatahah korupsi terkait kepemiluan di Papua Barat,”jelas ketua PNT, Dr. Hery.

“Tipikor sudah menyentuh angka 36 perkara tipikor. Walaupun kecil tapi kami dapat cegah untuk tidak membias ke angka yang besar,”tambahnya.

Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TIN. Ilyas Alamsyah, dalam paparannyan seputar ketahanan dalam rangka pemilu di wilayah hukum kodam Kasuari, menyebutkan, Ketahanan wilayah dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mencakup pemetaan indeks kerawanan pemilu dari berbagai wilayah ipoleksosbudhakam, membangun jaringan deteksi dini dan cegah dini sampai dengan koramil/kampung untuk memastikan keberanian anggota masyarakat melaporkan potensi konflik sosial dan berani melawan pihak-pihak yang mengganggu. 5.000 lebih personil

“Ini saya dorong melalui Babinsa-Babinsa saya yang sangat teruji,”ungkapnya.

“Komitmen Kodam saat ini, tidak boleh memihak, tidak boleh memfasilitasi, tidak boleh mengarahkan keluarga. Kami juga sudah ada posko pengaduan namun beluam ada laporan keterlibatan TNI/Polri dalam politik praktis,”jelas Pangdam Kasuari.

Paparan Ketua KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, menyampaikan, tugas KPU adalah memastikan tidak terjadi PSU ( pemungutan suara ulang ) dan tidak ada yang berlanjut ke mahkama konstitusi karena akan berdampak pada proses penyelenggaran pemilu kada 2024.

“Karena ini maraton, kursi DPR mendukung bupati dan gubernur dan ekskalasinya cukup tinggi oleh karena itu mari kita jaga ini dengan baik. Tahapan sudah sampai di kampanye, logistik sudah masuk, 567 untuk memperbut 35 kursi,”ungkapnya.

Hal lainnya, oleh ketua KPU, yakni meminta para bupati agar mendorong legitimasi 3.846 orang linmas dan seragam atau pelatihan bagi yang belum memilih. Membantu mensosialisasikan pemilihan umum serta netralitas penyelenggaara, ASN TNI/Polri dan semua pihak. Semua pihak melawan berita hoax, propokatif, politik identitas yang berpotensi sara dan pemilu berdarah.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah DPT ( daftar pemilih tetap ) tahun 2024 sebanyak 385. 465 orang yang tersebar di 1.923 TPS ( tempat pemungutan suara ) pada tujuh kabupaten se-provinsi Papua Barat, di 86 ditsrik 824 kampung.

Penulis : Simon Patiran.