BKKBN Gelar Forum Evaluasi Tangani Stunting Papua Barat dan PBD, Sinergi Bentuk Generasi Emas Papua
MANOKWARI – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kantor Perwakilan Papua Barat menggelar forum koordinasi evaluasi program percepatan penurunan Stunting tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agenda tersebut menindaklanjuti Peraturan presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Jumat (15/12/2023) dipusatkan pada salah satu hotel.
Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, S.Sos M.Si menjelaskan perlu disikapi bersama dalam upaya penanganan Stunting, menuju SDM berkualitas Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu menjadi agenda prioritas nasional, diikuti intervensi merujuk target 14 persen pada 2024 mendatang.
Diuraikan, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya termasuk daerah dengan angka prevalensi Stunting tertinggi mencapai 30,00 persen tahun 2022.
“Kerja extra ordinary dan membutuhkan empati dari para pihak bukan saja angka prevalensi Stunting yang diturunkan tetapi terutama anak-anak yang terindikasi dan beresiko dapat tertangani dengan baik,” Ujarnya.
Adapun upaya diawali pembentukan Tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) hingga Desa/kelurahan atau kampung. Selain itu wujud keseriusan pemerintah Papua Barat juga diaplikasikan melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2023 sebagai landasan penanganan.
Selanjutnya kebijakan penganggaran melalui APBD Provinsi dengan beragam strategi penanganan juga telah dilakukan. Antara lain melalui program orang tua asuh meliputi ratusan anak Stunting disertai pembiayaan pemenuhan gizi selama tiga bulan.
“Gerakan orang tua asuh begitu nyata sehingga sehingga seluruh stakeholder Kabupaten/Kota turut berpartisipasi. Hingga kini tercatat kurang lebih ada 715 anak yang diasuh dan kita berharap hal positif ini terus berlanjut untuk kebaikan generasi Papua yang berkualitas,” Terangnya.
Perwakilan BPKP Papua Barat, Fahmi juga memaparkan evaluasi penanganan Stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih mengalami sejumlah kendala. Sebagai sampel diambil Kabupaten Manokwari dengan angka prevalensi Stunting 36,6 persen dan Kota Sorong 27,2 persen.
Untuk alokasi anggaran yang telah dikucurkan bagi penanganan di Papua Barat tahun 2023 tingkat provinsi sebesar 82,2 Miliar, Kabupaten Manokwari 34,4 Miliar dan Kota Sorong 6,2 Miliar. Forum diskusi juga terbangun dengan melibatkan para petugas dengan menyampaikan strategi dan kendala di lapangan.
Penulis : Givenly Frans