Diskominfoperstatik

MANOKWARI-Satuan Gugus Tugas ( Satgas ) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting provinsi Papua Barat, menggelar rapat evaluasi progres dan capain atas gerakan yang dalukan selama beberapa bulan terkahir.

Berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, jumat, ( 01/11/2023 ), rapat yang di pimpin oleh ketua satgas, Juliana Maitimu, dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.

Dalam rapat itu, berlangsung dengan laporan progres dan capaian dari masing-masing koordinator wilayah kabupaten maupun OPD teknis.

Kepala bidang evaluasi khusus data pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan, Bappeda Papua Barat, Dearsy D. Tetelepta, menyampaikan evaluasi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim dari segi perencanaan, progres dalam perencanaan delapan aksi  konfergensi sebesar 59, 39%, dengan rincian masing-masing kabupaten FakFak, 62,05%, kabupaten Kaimana 58,03%, kabupaten Teluk Wondama 59,04%, kabupaten Teluk Bintuni 87,05%, kabupaten Manokwari 12,05%, kabupaten Manokwari Selatan masih 0% dan kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25%. Tetelepta juga menjelaskan terkait 8 aksi konfergensi yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh kabupaten.

“Yang kita lakukan adalah penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konfergensi yang dilakukan oleh setiap kabupaten. Dari hasil 64 indikator sensitif ada 29 yang spesifik untuk dinas kesehatan, 35 indikator sensitif untuk OPD lain. itu kita akan menemukan desa atau kampung lokus stunting.

Selain itu, Terkait penghapusan kemiskinan ekstrim yang disampaikan kabid ekonomi dan sumber daya Alam, Billy Tanati, tersebar di dalam 16 OPD dengan 66 sub kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.230 miliar lebih.

“Sesuai data rilis BPS, kondisi kemiskinan ekstrim, dari 2021 kita bergerak dari angka 9,64%, kemudian turun menjadi 8,39 pada tahun 2022 dan kondisi maret 2023 turun lagi menjadi 6,43%,”jelas Billy.

Sementara terkait kemiskinan ekstrim yang disampaikan Koodinator Posko Percepatan kemiskinan ekstrim, Benyamin Lado, menjelaskan bahwa intervensi jangka menengah dan jangka panjang terhadap peningkatan pendapatan penduduk, diperlukan penambahan anggaran bagi OPD terkait dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya juga belum dapat memberikan bocoran terhadap data terkini penghapusan kemiskinan ekstrim. Namun dari target nol persen penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024, pihaknya mengaku pesimis untuk menurunkan 6% angka menjadi nol persen  di penghujung tahun 2023 ini.

“Intervensi tiga strategi nasional yaitu mengurangi beban pengeluaran penduduk, peningkatan pendapatan keluarga, mengurangi kontong kemiskinan itu sudah dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Kalau target nol persen 2024, melihat dari tahun 2022 dari angka 8% turun ke 6% di tahun 2023 hanya terjadi penurunan 2%, rasanya ini cukup jauh,”jelas Benyamin.

Dalam kesempatan tersebut, ketua satgasus juga memberikan kesempatan kepada masing-masing korwil dari setiap kabupaten untuk melaporkan progres penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting.

Koodinator wilayah kabupaten FakFak, Abdul Latief Suaeri, memandang pentingnya keaneka ragam pola makan terhadap produk pangan lokal.

“Bapak Pj. Gubernur bersama Bank Indonesia, telah menggerakan 5 Bangga, yaitu bangga menanam, bangga memanen, bangga menjual, bangga memasak dan bangga memakan,”ujar Abdul Latief.

Koordinator wilayah kabupaten Manokwari, Melkias Werinussa, menyampaikan, bahwa data jumlah sasaran status stunting kabupaten Manokwari sebanyak 17.901 anak dengan jumlah entry 4.375 sehingga presentase data entry sebesar 24,48%. Perhitungan berat badan dan tinggi badan jumlah gizi buruk 64 anak, 344 anak kurang gizi. Resiko gizi berlebihan terdapat 381 anak, masing-masing gizi lebih 137 anak dan 67 obesitas.

“Khusus kabupaten Manokwari kami sedikit susah melakukan intervensi karena ketika kami koordinasi dengan teman-teman di kabupaten semua harus mendapat perizinan bupati setempat,”jelash Melkias.

Koordinator wilayah kabupaten Pegunungan Arfak, Otto Parorongan, menjelaskan bahwa dari 75 kasus stunting di kabupaten Pegunungan Arfak per juni 2023. Melalui intervensi yang terus dilakukan,  telah turun menjadi 23 kasus per oktober 2023.

“Intervensi penurunan angka prevalensi stunting di kabupaten Pegaf, baik yang dilakukan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sudah cukup baik. Karena dari bulan ke bulan progresnya sudah sangat menurun,”jelas Otto Parorongan.

Sementara itu, kepala dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik provinsi Papua Barat, Frans P. Istia, S.Sos, MM, mengatakan bahwa dinasnya merupakan unsur pendamping. Namun dari sisi fungsi pihaknya terus memberikan dukungan melalui informasi media pemberitaan maupun kampanye terkait gerakan penanganan stunting dan kemiskinan esktrim.

“Kominfo sebagai unsur pendamping bersamaan dengan beberapa OPD lain. Dari sisi fungsi Kominfo tetap ada mendukung dari sisi penyampaian informasi  pemberitaan dan penyampaian informasi dalam bentuk spanduk dan baliho,”sebutnya.

Penulis : Simon Patiran