Satgas Penurunan Stunting Lakukan Monev Dan Harmonisasi Data di Kabupaten Teluk Bintuni
TELUK BINTUNI-Satgas Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim provinsi Papua Barat, melakukan monitoring dan evaluasi khusus harmonisasi data rencana aksi bagi para kader posyandu dan tenaga kesehatan puskesmas serta pelatihan e-kaiting penanganan stunting dikabupaten Teluk Bintuni, Kamis ( 24/08/2023 ). Monitoring evaluasi itu berlangsung dengan diskusi bersama antara satgas provinsi dengan para kader dan nakes setempat.
Ketua satgas stunting dan kemiskinan ekstrem provinsi Papua Barat, Juliana Maitimu, SMn, di sela-sela kunjungan tersebut mengatakan, bahwa yang menjadi perhatian di kabupaten Teluk Bintuni yaitu pola asuh terhadap anak stunting. Selain itu, pentingnya sosialisasi di berbagai organisasi tentang penanganan stunting juga perlu dilakukan. Plt. KAro umum Setda Papua Barat ini juga meyakini, bahwa dengan upaya pengeroyokan bersama dengan berbagai pihak, maka penurunan stunting akan tercapai sesuai target nasional 14% di tahun 2024.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencari apa kendala yang dihadapi di kabupaten Teluk Bintuni, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap data penurunan stunting maupun entry data. Evaluasi terhadap survei kesehatan Indonesia yang sementara ini sedang berlangsung di Bintuni,”ungkapnya.
Diketahui sedikitnya 85 anak stunting di Papua Barat, merupakan anak asuh Pj. Gubernur Papua Barat. Di kabupaten Teluk Bintuni sendiri sebanyak 5 orang, namun 4 diantaranya telah dinyatakan sembuh, sehingga anak asuh stunting Pj. Gubernur masih tersisa satu orang. Selain itu, Pj.ketua TP PKK, mempunyai 8 anak asuh, sekda Papua Barat sebanyak 22 anak dan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) sebanyak 471 anak asuh stunting yang tersebar di kabupaten se-Papua Barat.
“Kami juga lakukan pemantauan terhadap anak asuh bapak gubernur, untuk Bintuni empat sudah aman, yang satu masih ada dalam proses pemulihan kesehatan yang belum stabil. Oleh karenanya kita terus memberikan makanan tambahan untuk memaksimalkan kondisi kesehatannya. Untuk pemantauan anak asuh ini, akan terus kami lakukan disetiap kabupaten “ungkap Juliana.
Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Bintuni, Netriz Petrus, dalam diskusi mengatakan, bahwa deteksi dini dan pencegahan terhadap anak stunting memang perlu dilakukan mulai dari ibu hamil. Sebab menurut pengalaman yang ditemukan, penanganan anak stunting diatas usia 2 tahun sudah sangat sulit.
“Penanganan stunting, perlu dilakukan dengan pola ibu hamil dan ini kami sudah lakukan. Pengalaman kami di lapangan, untuk anak yang usianya di atas 2 tahun sudah sangat susah untuk kita merubahnya,”ungkap Netris Petrus, nakes Puskesmas Bintuni.
Upaya pemerintah provinsi Papua Barat dalam pencegahan stunting perjuli 2023, telah berhasil menurunkan angka prevalsensi stunting kabupaten Manokwari dengan presentase 11,8%. Kabupaten Teluk Bintuni 12,65% dengan kategori entryan data tertinggi, yaitu 67,23%. Angka prevalensi stunting kabupaten Teluk Wondama sebesar 5,29%.
Dalam kesempatan ini, satgas stunting juga menyerahkan stiker sebagai bagian dari publikasi pengawalan data yang telah dihimpun oleh satgas tentang berapa jumlah rumah tangga yang didatangi dalam para kader dalam upaya pencegahan stunting. Selain itu, bantuan uang senilai tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000 ) juga sodorkan guna pmebiayaan asupan gizi terhadap anak stunting.
Penulis : Simon Patiran