Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Kamis (10/11/2022) Berlangsung Diseminasi Hasil Kajian Kualitatif Long From Sensus Penduduk (SP) 2020 atas kerjasama BPS Papua Barat dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Kajian telah dilakukan pada 4 dari 7 target provinsi yang mewakili kawasan 34 provinsi sebagai lokasi penelitian.

Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, SE.,M.Si mengatakan landasan pertumbuhan ekonomi pada eksploitasi sumberdaya alam dengan mengesampingkan kesejahteraan sosial dibayar dengan kerusakan alam. Deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga pengerukan SDA secara besar-besaran terjadi untuk menopang kesejahteraan manusia.

Alasan utama munculnya pembangunan ekonomi hijau ini didasari harapan akan pembangunan berkelanjutan yang dibangun melalui suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dengan penggabungan antara faktor sosial serta faktor lingkungan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Diakui Pattiwaellapia, Papua Barat menghadapi tantangan dari sisi pertumbuhan penduduk yang pesat. Berdasarkan SP 2020 jumlah penduduk sebanyak 1,13 juta jiwa. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk sebelumnya (2010), terdapat penambahan 373,65 ribu jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk Papua Barat dari tahun 2010 ke tahun 2020 sebesar 3,94 persen per tahun.

“Pertambahan penduduk yang pesat akan berdampak pada lingkungan. Meningkatnya kebutuhan pangan, energi, lahan untuk tempat tinggal, yang semuanya diambil dari alam. Apalagi berdasarkan hasil Susenas Maret 2022 Papua Barat merupakan provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia 21,33%,” Jelas Kepala BPS Papua Barat.

Dalam situasi tersebut, kajian BRIN dan BPS menemukan relevansinya. Telaah pada praktik-praktik ekonomi hijau dan kaitannya dengan variabel demografi dapat menjadi dukungan pada arah kebijakan pembangunan ekonomi di Papua Barat. Aset demografi yang dimaksimalkan dengan kearifan lokal dan kekayaan kultur Papua dalam berinteraksi dengan alam dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

“Saya berharap hasil riset ini dapat menemukan persoalan sekaligus tawaran solusi konkret yang dapat memberikan kontribusi untuk Papua Barat,” Tambahnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora (IPSH) BRIN, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani,MA memaparkan ini merupakan rangkaian akhir sejak proses penandatanganan perjanjian kerjasama tanggal 15 Maret 2022 lalu. Disampaikan gagasan Ekonomi Hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial kemasyarakatan sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai perekonomian rendah atau tidak menghasilkan karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumberdaya alam, dan berkeadilan sosial. Diakui Angka kematian ibu dan bayi yang masih relatif tinggi, jumlah anak stunting yang stagnan dan penduduk yang bermukim di area perkotaan merupakan beberapa target yang belum tercapai.

“Bumi ini bukan hanya untuk kita tetapi anak cucu kedepan, karena itu jangan sampai alam ini rusak demi kepentingan ekonomi dan keperluan energi sekarang. Kita berharap dengan ekonomi hijau Penduduk menjadi subjek sentral pembangunan,” Tandasnya. [kpb_01]