Penjabat Gubernur Papua Barat Tegas Instruksikan Bupati/Walikota Fokus Program Tahun 2023 Bersentuhan Dengan Masyarakat
MANOKWARI – Rapat Kerja Bupati dan Walikota Se- Papua Barat sebagai sarana penyatuan persepsi realisasi program serta kebijakan daerah telah digelar. Agenda tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si, Kamis (13/10/2022) bertempat di Aula PKK, Arfai.
Dijelaskan Penjabat Gubernur Papua Barat rapat kerja sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Kota Sorong. Oleh sebab itu rangkaian hari ini merupakan pertemuan untuk pembahasan tahap awal.
“Sebenarnya saya berkeinginan buat rapat kerja lengkap di Kota Sorong. Anggap hari ini Pra Raker. Kita bahas hari ini sebagai belanja masalah yang akan diputuskan dalam rapat akan datang, minggu depan di Sorong,” Ucap Pj. Gubernur Waterpauw.
Lanjutnya, dibutuhkan keseriusan mengingat program kerja Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkaitan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) diperkirakan rampung pada akhir Oktober mendatang. Pj. Gubernur Waterpauw memberi penegasan agar materi pembahasan tertuju pada untuk belanja masalah ditengah masyarakat.
“Kita harus bijaki Tahun 2023 harus buat apa. Setuju ya Bupati/Walikota. Tidak usah bicara di awan-awan tapi real untuk prediksi 2023 dan apa persiapan kita Pemerintah berkaitan isu dan kepentingan dalam menjalani roda pemerintahan,” Tegasnya.
Selain itu diingatkan peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian utama menjalankan program bersentuhan dengan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden kepada para kepala daerah dengan mengutamakan pembelanjaan produk lokal.
Hal lainnya pada tahun 2023 mendatang bakal nampak tensi hangat menjelang Pemilu 2024 sehingga dimungkinkan aktifitas yang bersinggungan.
“Saya lebih suka bersentuhan dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Bagian mana yang kita mau majukan. Maksudnya yang menjadi fokus atau judul utama untuk menjadi kebijakan anggaran akan datang di Provinsi dan Kabupaten/Kota tentu mengapit kebijakan Negara,” Terang Penjabat Gubernur Papua Barat. [kpb_01]