Diskominfoperstatik

MANOKWARI- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua Barat, melaunching Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pengurus Puspaga resmi dilantik oleh Sekda Papua Barat, Dr. Nataniel D. Mandacan sekaligus membuka bimbingan teknis yang dijadwalkan selama dua hari, Rabu (28/9/2022) pada salah satu hotel di Manokwari.

Hadir pula Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA, Perwakilan OPD terkait, Perwakilan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Pemerhati Perempuan dan anak, tokoh Agama, Adat, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Papua Barat, Sekda Dr. Nataniel D. Mandacan,M.Si menyampaikan pentingnya “PUSPAGA” sebagai dasar pembinaan karakter anak sebagai generasi penerus yang nantinya melanjutkan kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat. Selain itu merupakan rujukan pengasuhan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan bagi anak dan orang tua, guna menunjang tumbuh kembang anak, melindungi hak anak, dan terutama meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh.

Besar harapan PUSPAGA mampu memberikan konsultasi dan menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan, anak dan keluarga karena menjadi titik sentral pembangunan awal generasi penerus.

“Anak-anak yang hidup kelak perlu mendapat pembinaan yang baik, sehingga berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, itu ditentukan oleh kita yang ada saat ini. Terutama kita yang ada dalam OPD yang punya hubungan langsung dengan pembinaan kepada masyarakat,” Ujar sekda Papua Barat.

Selanjutnya Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rohika Kurniadi Sari, SH, M.Si, mengapresiasi Pj. Gubernur Papua Barat yang telah menetapkan dinas PPPA Papua Barat menyediakan layanan Puspaga.

Diakui hingga kini tercatat sebanyak 246 Puspaga yang tersebar di 15 Provinsi 218 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Oleh sebab itu membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat maupun stakeholder terkait.

“Dalam rangka Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi layak anak, oleh sebab itu kami titipkan Puspaga. Terkait peran Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam membina percepatan Kabupaten/Kota layak anak. Karena belum ada dorongan yang kuat untuk pembinaan anak-anak sehingga menjadi Kabupaten/Kota layak anak,” Tambah Kurniadi.

Ketua panitia, Yulianus Arwam SH. M. Tr. A. P melaporkan Puspaga merupakan wadah meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Hal tersebut bertujuan agar tercipta pemenuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan dan kebaikan anak.

“Kami telah berkoordinasi dan akan bekerjasama dengan psikolog klinik dalam rangka melaksanakan pelayanan konseling guna mewujudkan layanan kualitas keluarga. Besar harapan kami dengan keberadaan Puspaga ini dapat memaksimalkan peran dan fungsi sebagai lembaga yang melayani masyarakat,” Beber Ketua Panitia, Yulianus Arwam. [Kpb_04]